Perlukah Razia Masker? Begini Pendapat Pakar

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Razia masker yang dilakukan aparat sebagai bentuk pendisiplinan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 sempat menimbulkan kontroversi di masyarakat.

Sebenarnya, perlukah masalah pemakaian masker ini dirazia?

Menurut psikolog Irna Minauli, penegakan protokol kesehatan dalam bentuk razia masker diperlukan, mengingat rendahnya kesadaran masyarakat akan pencegahan Covid-19.

“Kesulitan lain dalam menerapkan protokol kesehatan ini adalah budaya kolektivistik pada masyarakat Indonesia sehingga banyak orang yang senang berkumpul bersama sahabat dan sanak keluarganya,” kata wanita yang juga Direktur Minauli Consulting Medan tersebut, seperti dikutip dari Antara, Kamis 15 Oktober 2020.

Ia menjelaskan, masyarakat Indonesia lebih suka berbicara tatap muka, ketimbang harus berjumpa via virtual seperti melalui aplikasi Zoom.

Minauli mengatakan, mereka yang cenderung ekstrovert juga umumnya tidak tahan jika harus berlama-lama di rumah, dan tidak berkumpul dengan temannya.

Kemudian, kelompok yang senang memamerkan keberadaannya di media sosial (medsos) akan merasa ‘mati gaya’ jika tidak mengunggah postingan wisata atau makan-makan di restoran.

“Mereka beranggapan bahwa ini adalah cara mereka mengatasi stres akibat pandemi virus corona ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pada saat orang berkumpul tentunya sulit dijamin bahwa mereka akan tetap menjaga protokol kesehatan.

“Kebersamaan dan euphoria sering melonggarkan kewaspadaan seseorang,” kata Irna.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Perkuat Ekosistem Media Digital Hasilkan Internet Sehat dan Berkualitas

*) Oleh: M. Naufal FahriTransformasi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia memperoleh, memproduksi, dan mendistribusikan informasi. Ruang digital kini bukan lagi sekadarkanal komunikasi, melainkan telah menjadi ruang publik yang memengaruhi caramasyarakat berpikir, mengambil keputusan, belajar, bekerja, hingga berinteraksisecara sosial. Perubahan ini membawa manfaat besar karena informasi menjadisemakin cepat, murah, beragam, dan mudah diakses hingga ke berbagai lapisanmasyarakat. Namun, kemudahan tersebut sekaligus menghadirkan tantangan seriusketika derasnya arus informasi tidak diimbangi kemampuan memilah, memverifikasi, dan memahami konteks.Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Farida Dewi Maharani menilai perkembangan teknologi tidak mungkin dihentikan, sehinggapendekatan yang diperlukan bukanlah menutup ruang digital, melainkan membanguntata kelola yang mampu menjaga manfaat teknologi sekaligus meminimalkanrisikonya. Pemerintah, menurut Farida, memiliki peran menjaga “pagar” ruang digital agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa mematikan kebebasanberekspresi dan berpendapat. Perspektif tersebut penting karena kemajuan teknologiharus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan, bukan semata-mata sebagaisumber ancaman. Dengan infrastruktur konektivitas yang terus berkembang, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu menggunakan teknologisecara produktif.Masalahnya, demokratisasi produksi informasi melalui media sosial juga telahmenghapus banyak batas yang sebelumnya dijaga oleh mekanisme editorial media arus utama. Setiap orang kini dapat menjadi produsen sekaligus distributor informasitanpa harus melalui proses verifikasi, konfirmasi,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini