Menag Bakal Diperiksa KPK Minggu Depan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin Rabu 8 Mei 2019.

Itu adalah upaya kedua KPK memeriksa Lukman. Seharusnya dia diperiksa 24 April 2019 sebagai saksi untuk tersangka Romahurmuziy (RMY) dalam kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama.

“KPK sudah mengirimkan surat panggilan penjadwalan ulang ke kantor Menteri Agama sebagai saksi untuk tersangka RMY. Surat sudah dikirim 30 April 2019 kemarin ke kantor Menteri Agama untuk jadwal pemeriksaan 8 Mei 2019,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jum’at 30 April 2019.

KPK mengharapkan yang bersangkutan memenuhi panggilan penyidik pada jadwal pemeriksaan tersebut.

Pada pertengahan Maret 2019, penyidik KPK sudah menggeledah ruang kerja Menteri Agama dan menyita uang senilai Rp 180 juta dan 30 ribu dolar AS.

Selain Rommy, panggilan Romahurmuziy, KPK juga menetapkan status tersangka terhadap Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin (HRS).

Diketahui Rommy dan Lukman berasal dari partai yang sama yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sebelum ditetapkan sebagai tersangka Rommy menjabat Ketua Umum DPP PPP.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini