Peringatan Keras, Vanuatu Sering Manfaatkan Dewan HAM Campuri Soal Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTAVanuatu terbukti telah terang-terangan berulangkali menyalahgunakan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melanggar prinsip penghormatan integritas wilayah dan kedaulatan suatu negara dalam hal ini masalah Papua.

Delegasi Indonesia di Dewan HAM PBB meminta dengan tegas agar negara mini di Pasifik itu memperbaiki situasi HAM dalam negerinya daripada menyampuri urusan dalam negeri negara lain.

Hal itu disampaikan Delegasi Indonesia saat menyampaikan sanggahan atas pernyataan tidak berdasar Vanuatu terhadap situasi di Papua.

Terutama soal pelaku pembunuhan Pendeta Yeremias Zanambani, serta melakukan tuduhan diskriminasi rasial.

Sanggahan tersebut, seperti dilansir antaranews disampaikan pada akhir persidangan Dewan HAM PBB di Jenewa, Rabu 7 Oktober 2020.

“Delegasi Indonesia menolak keras tuduhan tanpa fakta dan disinformasi yang disampaikan Vanuatu terkait perkembangan situasi HAM di Papua,” begitu pernyataan Indonesia dalam sidang Dewan HAM, seperti disampaikan KBRI Jenewa, Kamis 8 Oktober 2020.

Delegasi Indonesia menyebut tuduhan pelaku pembunuhan tersebut menihilkan fakta atas proses hukum yang masih berlangsung, khususnya terhadap terbunuhnya Pendeta Yeremias Zanambani, figur yang dekat dengan masyarakat dan pemerintah.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini