MATA INDONESIA, JAKARTA – Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) memberi kewenangan kepada Presiden Jokowi untuk mengambil alih proses perizinan yang berlarut-larut di pemerintah daerah.
“Ini diputarbalikkan seolah-olah resentralisasi. Pemda memang memiliki kewenangan mengeluarkan izin. Kalau berlarut-larut baru ditarik ke pusat,” ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Hamonangan Laoly dalam keterangan pers bersama menteri-menteri perekonomian soal UU Ciptaker, Rabu 7 Oktober 2020.
Menurut Yasonna, diskresi presiden demi kepentingan nasional agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Dia menegaskan kewenangan tersebut akan diambil presiden bukan hanya dari pemerintah daerah tetapi juga dari pemerintah pusat.
Prinsipnya, menurut Yasonna, setiap ada hambatan atau bottleneck presiden bisa mengambil alih.
Maka, Yasonna meminta para jurnalis menyampaikan subtansi itu dengan sebenar-benarnya tanpa diputarbalikkan.
