HUT TNI, Jokowi Beri Penghargaan untuk 3 Prajurit TNI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – HUT TNI ke-75 yang jatuh pada 5 Oktober 2020 terasa istimewa bagi Kolonel Infanteri Sri Widodo. Di hari bersejarah ini, ia diberikan anugerah bintang Kartika Eka Paksi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penganugerahan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 dan Nomor 27 Tahun 2020.

Sri Widodo tak sendiri, ternyata ada dua prajurit lain yang juga mendapat penghargaan dari Jokowi. Mereka adalah Kapten Marinir Suryo Hadi Umar dan Pembantu Letnan Satu (Peltu) Sobirin.

Suryo Hadi Umar mendapat anugerah bintang Jalasena Nararta. Sementara Sobirin mendapat gelar bintang Swa Bhuana Paksa Nararya.

Gelar kehormatan ini dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal Suharyanto.

“Menganugerahkan tanda kehormatan bintang Kartika Eka Paksi, Jalasena Nararya, Swa Bhuana Paksa Nararya kepada mereka yang nama pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada anggota TNI AD, AL, AU yang di bidang tugas kemiliteran menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban untuk kemajuan dan pembangunan TNI AD, AL, AU tanpa merugikan tugas pokoknya,” kata Suharyanto membacakan petikan keputusan tersebut.

Adapun upacara peringatan HUT TNI tahun ini dilaksanakan secara virtual. Presiden Jokowi bertindak sebagai inspektur upacara secara langsung.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini