Gelar Upacara Virtual, Keluarga Besar Tentara Pelajar Kenang Perjuangan Orangtuanya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penyebaran wabah corona (covid-19) membuat acara peringatan HUT RI ke-75 digelar secara virtual. Namun hal tersebut tak menyurutkan semangat Persatuan Keluarga Besar – Pelajar Pejuang Kemerdekaan (PKB-PPK) untuk mengenang perjuangan orang tua dan eyang-eyang mereka untuk membantu memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah.

“Perjuangan kemerdekaan pada masanya tidak lepas dari peran serta pelajar yang berusaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia” ujar Ketua PKB-PPK Gatut Putranto yang juga menjadi perwakilan generasi ke-2 pada Senin, 17 Agustus 2020.

Menurut Gatut, Tentara Pelajar dan Pelajar Pejuang Kemerdekaan adalah suatu kesatuan militer yang ikut mempertahan kemerdekaan Indonesia. Saat itu para anggotanya terdiri dari sebagian besar pelajar SMP dan SMA/sederajat berusia di antara 14-18 tahun dan sebagian kecil mahasiswa.

Ada beberapa istilah untuk menyebutkan tentara pelajar. Misalnya di Jawa Timur, kelompok ini dikenal dengan sebutan Tentara Republik Indonesia Pelajar (TRIP). Kemudian, di Jogja dan Solo disebut dengan Tentara Pelajar (TP).

Selanjutnya di sebagian Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jogja dikenal dengan Tentara Zeni Pelajar (TGP). Lalu di Boyolali ada sung apriliung (SA). Di Banyumas ada Mas Tepe dan pasukan pelajar IMAM MUDA.

”Di Jawa Barat ada Tentara Pelajar Siliwangi. Di Sumatera Selatan ada Tentara Pelajar Sriwijaya. Di Pati ada pasukan T, serta di berbagai daerah di pulau sumatera, Jawa dan Bali,” kata Gatut.

Gatut menjelaskan bahwa awal mula keterlibatan Tentara Pelajar, ketika Indonesia menghadapi Agresi Belanda yang ke-II. Oleh Presiden Republik Indonesia (RI) kala itu, Soekarno, Kesatuan Pelajar Pejuang Bersenjata dimasukan dalam kesatuan otonom dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia yakni Brigade 17 TNI dengan komandan Letkol Ir.Soedarto.

Selanjutnya Brigade 17 dibagi menjadi 5 Detasemen dengan berbagai rumpunnya. Detasemen 1 adalah TRIP di Jawa Timur dengan komandan Detasemen Mayor Mas Isman. Detasemen II TP Solo di Solo dengan komandannya Mayor Ahmadi. Detasemen III di Jogja, TP Jogja, dengan komandannya Kapten Martono. Detasemen IV TP Siliwangi di Jawa Barat dengan komandannya Kapten Solihin GP. Detasemen 5 atau Detasemen Khusus Tentara Zeni Pelajar (TGP) dikomandani Kapten Hartawan.

“Sedangkan Kesatuan Pejuang Pelajar lainnya bergabung dalam Brigade TNI lainnya seperti SA yang bergabung didalam Brigade 5 panembahan senopati dengan komandannya Letkol Ignatius Slamet Riyadi,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu nama Tentara Pelajar diberikan kepada Ikatan Pertahanan Pelajar Indonesia setelah melebur menjadi Brigade 17 TNI pada tahun 1948 dibawah kendali markas besar komando Jawa (NBKD).

Meskipun secara resmi ada pembagian di wilayah, komando pergerakan kesatuan pelajar yang hanya ada di Indonesia memiliki mobilitas yang sangat fleksibel antara satu dengan yang lain. Mereka dapat bertukar wilayah atau bahkan berpindah-pindah kesatuan. Caranya hanya cukup memberitahukan markas komando atau komandan kesatuan setempat.

“Hal ini dikarenakan faktor situasional karena status mereka sebenarnya adalah pelajar atau mahasiswa aktif yang sewaktu-waktu bila negara memanggil untuk berjuang mereka akan berubah status menjadi tentara aktif,” kata Gatut.

Tentara Pelajar pun aktif dalam pertempuran yang terjadi di wilayah mereka masing-masing dan pada saat yang bersamaan banyak pula anggotanya yang gugur dalam pertempuran-pertempuran tersebut. Kelompok ini pun akhirnya secara resmi dibubarkan pada awal 1951 dalam sebuah upacara demobilisasi.

Masing-masing dari mereka diberikan penghargaan oleh pemerintah dan Kemudian masing-masing anggota diberikan dua pilihan. Yang pertama, melanjutkan studi yang sempat terbengkalai, saat menjadi Tentara Pelajar. Atau melanjutkan karir di TNI ataupun di Kepolisian Republik Indonesia.

“Untuk menghormati jasa-jasa para anggota pahlawan tentara pelajar dan Pelajar Pejuang Kemerdekaan, kini berbagai nama mereka diabadikan menjadi nama-nama jalan di berbagai kota besar di wilayah Indonesia,” ujar Gatut.

Selanjutnya dalam momen berbahagia ini, Mantan Tentara Pelajar Detasemen II-17 Eyang Imam Supardjo menyelipkan pesan kepada para generari muda. Ia berpesan untuk mengisi kemerdekaan dengan optimisme dan kerja nyata.

“Bekerja, bekerja dan bekerja dengan cerdas, cermat dan cerdik. Sekali merdeka tetap merdeka” kata sosok yang pernah tergabung dalam kesatuan MASTEPE tersebut.

Ia juga berpesan agar generasi penerus terus berjuang baik melalui karya nyata ataupun jalan diplomasi. Untuk itu, kemampuan penguasaan bahasa asing sangatlah diperlukan. “Kalo bisa menguasai minimal 2 hingga lebih dari 3 bahasa asing,” ujarnya.

Dalam acara peringatan HUT RI tersebut, turut hadir beberapa publik figur yang juga merupakan Generasi ke-3 atau cucu para mantan Tentara Pelajar dari rumpun SA/CSA. Salah Satunya adalah Astara dari Grup Band RAN dan Didit Maulana yang dikenal memiliki karya Batik ‘Ikat Indonesia’.

Astara pun mengajak generasi penerus untuk terus mengembangkan kreativitas dalam bentuk karya nyata untuk Indonesia yang lebih maju.

Sementara Didit mengatakan, para generasi muda perlu melanjutkan perjuangan para mantan tentara pelajar. “Saat ini bentuk perjuangan kita berbeda dengan cara bersama-sama memajukan kesejahteraan bangsa melalui dukungan nyata terhadap produk lokal dan bangga memakai produk buatan Indonesia,” katanya.

Sebagai informasi, PKB-PPK merupakan organisasi paguyuban keluarga besar mantan tentara pelajar yang beranggotakan dari TRIP (Jawa Timur), TP 217 (Jawa Tengah), 317 (Jawa Barat), SA/CSA, TP Kedu Selatan, TGP, Laskar Kere, Imam Muda, Mas Tepe (Purwokerto) hingga Resimen Mahasiswa.

Dari luar Jawa, ada TP Aceh, TP Sumatera Utara, TP Sumatera Selatan, TP Sriwijaya (Sumatera Selatan) dan TP Sulawesi.

PKB-PPK selaku organisasi masyarakat memiliki beberapa departemen yang terinspirasi dari semangat perjuangan orang tua atau kakek mereka di zaman pasca kemerdekaan, antara lain Departemen Kesejahteraan, Departemen Sosial dan Budaya, Diklat dan Lingkungan Hidup, Departemen Pengembangan Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini