Jadi Trending di Twitter, Siapakah Pemilik ACT?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – ACT atau Aksi Cepat Tanggap menghebohkan publik dengan dugaan penyelewengan dana sumbangan yang terkumpul dari masyarakat dan digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT.

Laporan itu ramai dibicarakan dan menjadi trending topic di Twitter dengan tagar #JanganPercayaACT. Hal ini merespon laporan Majalah Tempo edisi Sabtu, 2 Juli 2022 yang bertajuk ‘Kantong Bocor Dana Umat’.

Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan itu diketahui melakukan korupsi dana umat yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Gaji pengurus ACT pun mencapai ratusan juta rupiah.

Siapakah Pemilik ACT?

Aksi Cepat Tanggap (ACT) tidak terlepas dari sosok Ahyudin yang merupakan founder sekaligus pimpinan ACT pertama. Ia bersama rekan-rekannya mendirikan yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan ini dan mampu mengantarkan ACT sebagai lembaga kemanusiaan yang cepat merespons bencana.

Namun, pada Januari 2022, Ahyudin memutuskan untuk hengkang dari lembaga kemanusiaan yang didirikan dan dipimpinnya selama 17 tahun. Pimpinan ACT pertama itu, dituding bahwa menyalahgunakan fasilitas perusahaan dan menerima gaji terlalu besar.

Dikutip dari laman act.id, saat ini Ketua Dewan Pembina ACT adalah N Imam Akbari. Berikut nama-nama orang yang tercatat sebagai pengurus ACT saat ini.

Dewan Pembina

Ketua : N Imam Akbari

Anggota :

Bobby Herwibowo, Lc

Dr Amir Faishol Fath, Lc, MA

Hariyana Hermain

Dewan Pengawas

Ketua : H Sudarman, Lc

Anggota : Sri Eddy Kuncoro

Pengurus

Ketua : Ibnu Khajar

Sekretaris : Sukorini

Bendahara : Echwan Churniawan

Hingga hari ini, Senin (4/7/2022) tagar #JanganPercayaACT masih jadi trending topic di sosial media Twitter.

Reporter: Dhea Salsabila

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini