Fakta Aeshina Azzahra, Aktivis Muda yang Surati Dubes hingga Buat Petisi Penolakan Sampah Impor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sosok aktivis muda Aeshina Azzahra Aqilani baru-baru ini viral di media sosial. Ia diketahui mengirim surat kepada para duta besar luar negeri yang mengimpor sampah negaranya ke Indonesia. Alih-alih sampah kertas yang diberikan tapi nyatanya juga terselip sampah plastik.

Sampah memang menjadi biang permasalahan di Indonesia, apalagi sekarang negeri tanah surga ini bertengger pada urutan kedua penyumbang sampah terbesar di dunia setelah China. Sekitar 32 ton setiap tahunnya sampah dari Indonesia mengambang di laut.

Ada beberapa fakta tentang gadis yang biasa disapa Nina ini hingga membuat aksinya viral di mesia sosial. Apa saja? Yuk kepoin.

1. Mendapat dukungan dari orang tua

Sikap yang diambil oleh Nina tidak ujug-ujug atas kemauannya sendiri, tetapi juga dukungan dari orang tuanya Prigi Arisandi dan Daru Rini yang juga aktif menjadi aktivis lingkungan.

“Pertama itu orang tua sih yang ngajakin saya kayak gitu (menjadi aktivis lingkungan) yang pertama kali dukung, yang menyuruh. Jadi saya juga suka, lama-lama sudah biasa bersih-bersihin sungai, pantai, biasanya diajak orang tua,” ujar Nina.

2. Baru berusia 12 tahun

Siapa sangka kalau aksinya yang berani dan menyorot perhatian orang banyak, masih berusia 12 tahun yang saat ini duduk di kelas dua bangku sekolah menengah pertama (SMP) daerah Gresik, Jawa Timur.

3. Mengirim surat karena prihatin

Berawal dari rasa prihatin melihat banyaknya tumpukan sampah dari luar negeri yang menyelipkan sampah plastik dan dengan seenaknya membuang sampah-sampah tersebut ke Indonesia. Dari situlah ia mulai geram dan bertekad mengirimkan surat kepada para pemimpin negara yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, seperti Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan Perdana Menteri Australia.

“Saya tulis cerita dari mulai menemukan tumpukan sampah, penyakit yang ditimbulkan gara-gara sampah plastik, hingga permohonan untuk tidak lagi mengirim sampah plastik ke Indonesia,” katanya.

4. Bertemu Dubes Jerman dan Australia

Perjuangan gadis berumur 12 tahun itu tidak sia-sia, pada tanggal 22 Januari 2020 ia berkesempatan menemui Duta Besar Asutralia Gary Quinlan dan sehari sebelumnya ia berkesempatan juga bertemu dengan Duta Besar Jerman Peter Schoof.

“Puas, menyampaikan segala unek-unek. Terutama tentang kiriman ribuan ton sampah dari mereka,” kata Nina.

5. Membuat petisi

Nina memang aktif menjadi aktivis lingkungan, ia juga pernah membuat petisi kepada teman-temanya untuk mendukung dan menandatangani aksinya membuat surat kepada dubes, yang berisi penolakan adanya sampah impor datang lagi ke Indonesia.

“Saya tidak mau orang luar negeri, negara-negara maju menyelipkan sampah plastiknya lagi,” ujar Nina. (Anita Rahim)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini