Yah, Program Hotel Gratis untuk Isolasi Mandiri Dibatalkan, Ini Penjelasannya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah sebelumnya memberikan rekomendasi hotel untuk isolasi mandiri bagi pasien Covid-19. Beragam hotel tersebut disebar di berbagai wilayah, termasuk Jakarta.

Namun, pihak Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) mengatakan bahwa program tersebut dibatalkan oleh pemerintah. Saat dihubungi Minews.id, pihak PHRI mengatakan program tersebut batal dilaksanakan lantaran RSD Wisma Atlet Kemayoran masih bisa menampung pasien Covid-19.

“Itu gak jadi, karena Wisma Atlet masih bisa nge-cover,” ucap salah satu pihak PHRI pada Rabu, 6 Januari 2021.

Pihak PHRI pun mengatakan, jika ada pasien Covid-19 yang ingin melakukan isolasi mandiri, bisa menghubungi Dinas Pariwisata DKI Jakarta untuk mendapatkan rekomendasi hotel yang bisa menampung.

“Nanti hubungi Dinas Pariwisata aja, nanti dikasih rekomendasinya,” kata pihak PHRI.

Sebelumnya, pemerintah menyiapkan 33 hotel yang tersebar ke berbagai wilayah untuk menampung pasien terpapar Covid-19 bagi mereka yang OTG (Orang Tanpa Gejala). Hotel tersebut mulai dari bintang 2 hingga bintang 3.

Sementara itu, RSD Wisma Atlet Kemayoran Jakarta dilaporkan sudah kekurangan tempat mengingat terus membludaknya pasien Covid-19. Terhitung hingga hari ini, pasien terpapar virus corona sudah mencapai 779.548 kasus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Transparansi MBG: Bukti Pemerintahan Prabowo Kelola Program Rakyat dengan Hatidan Integritas

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subiantosejak awal dirancang bukan sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai investasi jangkapanjang bagi kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini menargetkan pemenuhan gizijutaan anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita di berbagai wilayah Tanah Air. Dalamperjalanannya, MBG tidak hanya menghadirkan manfaat kesehatan dan sosial, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya membangun tata kelola program publik yang transparan dan akuntabel. Sejak diluncurkan secara bertahap pada 2025, MBG berkembang pesat dengan dukunganjaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah. Pada awal2026 saja, lebih dari 19 ribu SPPG telah beroperasi untuk melayani puluhan juta penerimamanfaat di seluruh Indonesia. Program ini bahkan telah menjangkau sekitar 55 juta hingga lebihdari 58 juta penerima manfaat, menjadikannya salah satu program intervensi gizi terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Besarnya skala program tentu menuntut tata kelola yang baik agar kepercayaan publik tetapterjaga. Di sinilah pemerintah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi. Alih-alihmenutup informasi, pengelola MBG justru mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek, mulaidari pengadaan bahan makanan, komposisi menu, hingga penggunaan anggaran. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menekankan bahwa transparansimenjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan program MBG. Ia mendorong seluruh dapurSPPG untuk mempublikasikan menu harian melalui media sosial atau saluran komunikasi publiklainnya. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat langsung jenis makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat, sekaligus memastikan bahwa standar gizi yang ditetapkan pemerintah benar-benar diterapkan di lapangan. Menurutnya, keterbukaan informasiini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta memastikan program berjalan secara akuntabel. Pendekatan transparansi tersebut juga memperlihatkan bahwa pemerintah tidak alergi terhadappengawasan publik. Dengan membuka informasi menu dan aktivitas dapur MBG secara rutin, masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas program....
- Advertisement -

Baca berita yang ini