Wujudkan Keseimbangan antara Pendekatan Lunak dan Tegas untuk Selesaikan Masalah Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Mewujudkan sebuah keseimbangan antara pendekatan lunak dan tegas harus dilakukan untuk mengatasi persoalan di Papua. Mengingat, masalah di wilayah tersebut cukup kompleks karena melibatkan berbagai sektor baik keamanan dan kesejahteraan.

Penasehat Senior Papua, Michael Manufandu menegaskan supaya penyelesaian masalah di Papua bisa dengan menerapkan pendekatan yang seimbang baik lunak maupun tegas.

“Pendekatan harus seimbang baik lunak dan tegas, selain itu bisa juga dengan melakukan ‘smart approach’,” kata Michael kepada Mata Indonesia News, Selasa 25 Mei 2021.

Selain itu, mantan Duta Besar Indonesia untuk Kolombia ini juga mengingatkan supaya masyarakat khususnya yang menetap di wilayah terpencil di Papua bisa hidup dengan aman. Maka, aparat keamanan diimbau untuk jeli dalam membedakan antara masyarakat dengan kelompok separatis dan teroris di Papua.

“Tantangannya itu juga faktor alam yaitu wilayah yang terpencil. Namun demikian, aparat keamanan dinilai memiliki cara khusus untuk membedakan antara masyarakat sipil dengan kelompok separatis Papua,” kata Michael.

Hal ini sudah sepatutnya diwaspadai khususnya oleh aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri. Mengingat, menurut pengamat intelijen, Stanislaus Riyanta menilai bahwa masyarakat kerap dijadikan tameng oleh kelompok separatis dan teroris di Papua (KSTP).

“Memang penanganan di Papua harus hati-hati karena KSTP ini kelompok yang sering menggunakan masyarakat sebagai tameng dan korban,” kata Stanislaus.

Melihat hal ini, aparat keamanan yang terdiri dari TNI dan Polri sudah sepatutnya tidak hanya melakukan pendekatan keamanan namun harus bisa merebut hati masyarakat.

“Operasi pasukan keamanan bukan hanya semata dengan operasi serangan bersenjata, tetapi juga pendekatan-pendekatan untuk merebut hati masyarakat,” kata Stanislaus.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini