MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah memutuskan menambah anggaran penanganan dampak Covid19 senilai Rp 18 triliun menjadi Rp 695,2 triliun. Penambahan itu untuk memulihkan ekonomi, sedangkan anggaran kesehatan tetap Rp 87,55 triliun.
Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati penambahan anggaran itu akan dialokasikan pada pos pembiayaan korporasi serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).
Sri Mulyani akan melakukan pelacakan seluruh belanja penanganan Covid19 agar bisa efektif.
Rinciannya adalah anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta sektoral K/L dan pemda Rp 106,11 triliun.
Sri Mulyani mengatakan melalui anggaran tersebut diharapkan akan mampu mengurangi tekanan berat yang terjadi pada kuartal II-2020 sehingga kuartal III dapat mulai terjadi pemulihan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan dana pembiayaan korporasi naik Rp9 triliun yaitu dari Rp44,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun untuk program kredit modal kerja sektor padat karya.