Woro-woro! Ahok Bakal Ditunjuk Sebagai ‘Gubernur’ Ibu Kota Negara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali menjadi buah bibir masyarakat. Sebab cita-citanya untuk menjadi Gubernur di Ibu Kota akan kembali terwujud.

Pasalnya, pemerintah disebut akan membentuk badan otorita khusus untuk menggarap proyek di ibu kota baru. Adapun undang-undang pembentukan badan tersebut tengah disiapkan.

Ahok pun digadang-gadang bakal ditunjuk menjadi ‘Gubernur’ alias kepala badan otorita tersebut. Saat dikonfirmasi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan tak membantah dan tak juga membenarkan.

“Presiden sudah menunjuk. Sepanjang yang saya tahu begitu. Tapi nanti resmi diumumin Presiden,” katanya saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 28 Februari 2020.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menyampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang merumuskan struktur organisasi badan otorita itu. Ditargetkan, badan tersebut terbentuk pada akhir tahun.

“Sekarang sedang dalam tahap persiapan. Mungkin akhir tahun ini sudah ada,” ucapnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta.

Dia menyebut dalam badan otorita itu akan terdapat beberapa kelompok kerja (pokja). Misalnya seperti pokja infrastruktur, pokja ‎penyiapan regulasi, hingga pokja pembiayaan infrastruktur di ibu kota baru nanti.

“Kami di PUPR masuk pokja infrastruktur. Institusi ini kan nanti namanya Badan Otorita IKN yang mengelola,” kata Danis.

Diketahui, Ahok saat ini sudah memegang jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT Pertamina (Persero). Dia ditunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir di jabatan tersebut, sejak 25 November 2019.

Sebelum menempati jabatan tersebut, Ahok sempat diisukan akan menjadi menteri di kabinet baru Jokowi pasca-Pilpres 2019. Tapi saat Jokowi mengumumkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju, tak ada nama Ahok di situ.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini