Waspada, Teroris Menerapkan ‘Wajah Ganda’

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kelompok teroris identik dengan fenomena ‘wajah ganda’ yakni menggunakan cara-cara yang legal namun di balik itu ada kepentingan untuk melebarkan pengaruhnya secara clandestine (rahasia). Seperti misalnya pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) tahun 2008-2019 Para Wijayanto yang memiliki sejumlah bisnis untuk membiayai kegiatan teroris.

Pengamat intelijen dan terorisme Stanislaus Riyanta menilai bahwa cara ini merupakan adaptasi agar mereka bisa bertahan dan tetap eksis. Selain itu cara ini dinilai cukup praktis dilakukan oleh para teroris.

“Bentuk adaptasi supaya tetap eksis dilakukan dengan berbagai cara, jika sekarang salah satu kegiatannya mereka seperti penggalangan dana dan bisnis dilakukan dengah cara terbuka itu karena pilihan paling praktis bagi mereka,” kata Stanislaus kepada Mata Indonesia News, Jumat 12 Maret 2021.

Stanislaus juga menilai bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan cenderung legal atau tidak melanggar hukum. Namun di balik hal itu, ada misi terselubung yang ingin dicapai yaitu berhubungan dengan aksi terorisme.

Maka upaya pelebaran sayap atau pengaruhnya tetap dilakukan yaitu penggalangan dana dan doktrinasi. Namun pelaksanaannya secara tersembunyi.

“Karena untuk kegiatan itu bukan pelanggaran hukum, tetapi kegiatan mereka seperti penggalangan dan doktrinasi tetap mereka lakukan lebih hati-hati tidak terbuka,” kata Stanislaus.

Fenomena wajah ganda ini terlihat pada sosok teroris dari pimpinan Jamaah Islamiyah Para Wijayanto. Ia memiliki perkebunan sawit di Sumatera dan Kalimantan yang didiuga dimanfaatkan untuk membiayai aksi teror.

Bahkan berkat usahanya ini, Para bisa memberangkatkan orang rekrutannya ke Suriah untuk mengikuti pelatihan militer.

Namun pergerakan Para Wijayanto terhenti saat dibekuk pada 28 Juni 2019. Saat itu polisi juga meringkus istrinya yakni Masitha Yasmin dan tangan kanannya Bambang Suyoso.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini