Wapres Ma’ruf Ungkap Alasan Pemerintah Tunda Bahas RUU HIP

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Hal ini disampaikan Ma’ruf saat menerima perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti Muhammadiyah, PBNU dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), didampingi Menko Polhukam Mahfud MD di kediamannya di Jakarta Pusat, Selasa 16 Juni 2020 malam.

“Malam ini saya bersama Pak Mahfud bertemu dengan MUI, NU, dan Muhammadiyah untuk menyampaikan sikap pemerintah yang sudah diambil. Pemerintah meminta kepada DPR untuk menunda setelah pemerintah membahas, memperhatikan berbagai tanggapan terhadap RUU HIP,” kata Ma’ruf usai pertemuan tersebut.

Ada beberapa alasan kenapa pembahasan RUU HIP harus ditunda. Ma’ruf menyebut pemerintah saat ini tengah fokus menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional pasca bencana non-alam tersebut.

Dalam pertemuan itu, Ma’ruf berterima kasih karena semua ormas yang hadir dapat menerima keputusan penundaan pembahasan RUU HIP ini.

“Kami berterima kasih dan semoga respons ini juga direspons sama oleh ormas lain juga,” ujar Ma’ruf.

Diketahui yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu perwakilan Sekjen PB NU Faizal Zaini, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Perwakilan Pimpinan MUI Marsudi Suhud dan Buya Basri Barnanda.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini