Wapres JK Tidak Izinkan Pemekaran Daerah, Ini Alasannya?

MINEWS, JAKARTA-Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak akan memberikan izin untuk daerah melakukan pemekaran. Hal tersebut disampaikannya, saat menjawab permintaan salah satu peserta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) untuk melakukan pemekaran di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara dan Maluku.

“Saya tidak mengizinkan adanya pemekaran karena akan terjadi pemborosan biaya. Apalagi Buton, sekarang kabupaten jadi bupati banyak ongkosnya rutin. Bukan untuk bikin jalan, macam-macam. Jadi walaupun sekali pemekaran tidak ada. Cukuplah 515 kabupaten dan kota sekarang kita tidak mau tambah lagi,” kata JK di hadapan para peserta pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Kamis 5 Septermber 2019.

Menurut dia, tidak hanya Pulau Boton saja yang tidak diizinkannya berdiri sendiri. Di daerah manapun, kata JK, pemerintah tidak akan menyetujui pemekaran. Seperti wacana pembentukan Jakarta Tenggara dan Provinsi Bogor Raya. JK menegaskan hal tersebut tidak akan terlaksana.

“Mau di manapun, di Jawa, di Bogor itu penduduknya 3,5 juta satu Kabupaten. Itu lebih besar satu provinsi di Sulawesi Tenggara. Tetap tidak boleh dimekarkan,” katanya.

JK menjelaskan pemekaran hanya memboroskan anggaran pemerintah pusat dan tidak menghasilkan kesejateraan untuk masyarakat.

Malah menurutnya akan semakin membuat kaya para elit-elit yang mengusulkan pemekaran tersebut. Karena itu, pemerintah moratorium agar tidak ada melakukan daerah otonomi baru.

“Karena ongkosnya bikin kabupaten, bupati, DPRD butuh staf-staf, pegawai, ongkos-ongkos anggaran besar. Sehingga anggaran itu habis untuk biaya rutin. Karena itu pemerintah memoratorium seluruh pemakaran itu tidak ada,” katanya.