Wakil Rakyat Apresiasi Pemerintah Atas Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Kepada Soeharto

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Wakil rakyat memberikan apresiasi pemerintah yang telah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke – 2 Soeharto tepat pada hari Pahlawan 10 November 2025.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rachmat Gobel, mengatakan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto oleh Pemerintah patut diapresiasi.

“Setiap orang pasti punya kelemahan dan kekurangan, namun kontribusi Pak Harto sangat besar bagi bangsa dan negara ini,” katanya di Jakarta.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Gorontalo tersebut menilai ada banyak jasa Soeharto. Pertama, berperang melawan kolonialisme Belanda di masa revolusi. Peristiwa Serangan Oemoem 1 Maret 1949 adalah puncak prestasinya di masa itu.

“Memang di situ ada banyak peran dari sejumlah tokoh seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX maupun Jenderal Nasution, bahkan Panglima Soedirman, tapi fakta yang tak bisa dibantah adalah Pak Harto yang menjadi komandannya,” katanya.

Kedua, Pak Harto berhasil menyelamatkan Indonesia dari tragedi 1965.

“Memang di sini banyak kontroversi, namun ujungnya Indonesia selamat dari krisis politik dan ekonimi yang berpotensi mengancam Indonesia dari bahaya perpecahan serta sekaligus mengembalikan Indobesia dari ambiguitas dalam masalah sistem politik dan ideologi Pancasila,” ujarnya.

Ketiga, suka tidak suka Pak Harto adalah Bapak Pembangunan. Melalui Trilogi Pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan ekonomi, Pak Harto berhasil membangun Indonesia di segala bidang dengan keseimbangan anggaran maupun prioritas sektor yang terjaga dengan baik.

“Kita semua merasakan jasa beliau. Para pakar ekonomi bisa mencatat di semua indikator ekonomi, semua yang dilakukan Pak Harto sangat tepat,” tuturnya.

Keempat, Pak Harto berhasil membangun sektor pertanian dan pangan. Karena itu FAO memberikan penghargaan kepada Pak Harto, dari importir beras terbesar menjadi swasembada. Bahkan hal itu juga terjadi di komoditas nonberas, sehingga kita mengenal istilah sembako.

“Masalah harga cabai dan kol pun tiap hari dipantau agar rakyat tidak kekurangan pangan. Pencetakan sawah, irigasi, bendungan, dan waduk dibangun di mana-mana. Pupuk disubsidi, bibit dijamin, alsintan pun dibagikan. Pabrik pupuk didirikan. Hingga kini kita masih menikmati karyanya,” pungkasnya.

Kelima, Pak Harto berhasil memberantas buta huruf dan membangun sektor pendidikan.

“Mungkin yang terbaik di dunia. SD Inpres didirikan di tiap desa, SMP di tiap kecamatan, SMA di tiap kabupaten. Universitas-universitas juga dibangun. Yang meneliti SD Inpresnya saja bisa dapat Nobel. Masa yang bikinnya jadi pahlawan nasional saja tidak boleh,” ucapnya.

Keenam, Pak Harto berhasil melaksanakan program transmigrasi dengan sangat baik.

“Ini bukan sekadar memindahkan penduduk dan mengurangi kemiskinan, tapi juga membangun pusat-pusat pertumbuhan dan pusat-pusat food estate. Jika sekarang ada istilah baru food estate, maka praktik food estate yang terbaik justru dilakukan Pak Harto. Mungkin di Jawa tak begitu merasakannya, tapi silakan cek di luar Jawa. Kawasan transmigrasi adalah pemasok pangan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Ketujuh, Pak Harto berhasil membangun kesehatan, yaitu dengan mendirikan Puskesmas di tiap kecamatan, Puskesmas Pembantu di wilayah remote, dan Posyandu di tiap RT.

“Dengan demikian layanan kesehatan dan kualitas hidup menjadi lebih baik,” jelasnya.

Kedelapan, Pak Harto berhasil mengendalikan jumlah penduduk melalui program Keluarga Berencana dan slogan Dua Anak Cukup.

“Bayangkan jika Indonesia tak mampu mengendalikan penduduk, akan seperti apa Indonesia. Ini bukan soal programnya, tapi beliau berhasil menjadikan ini sebagai bagian dari budaya dan gaya hidup, menjadi nilai-nilai yang melekat. Ini yang luar biasa,” tuturnya.

Kesembilan, Pak Harto berhasil menjadikan Pancasila dan UUD 1945 menjadi pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa Indonesia.

“Jadi bukan sekadar menjadi dasar negara dan ideologi bangsa, tapi juga menjadi bagian dari keseharian seluruh rakyat Indonesia. Ini jasa yang sangat besar,” ujarnya.

Kesepuluh, Pak Harto berhasil menerapkan prinsip meritokrasi dengan baik dalam rekrutmen pejabat negara, katanya.

“Hingga kini kita selalu mengenang bahwa menteri-menteri terbaik adalah menteri di masa Pak Harto. Demikian pula dalam rekrutmen bupati, walikota, gubernur, kepala polisi, dan seterusnya. Kita harus akui itu,” ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko. Menurut Singgih, Pemerintah patut diapresiasi memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke – 2 RI Soeharto yang telah mempertimbangkan berbagai capaian dan kontribusi Soeharto bagi bangsa Indonesia selama menjabat sebagai pemimpin bangsa.

“Dari sisi historis, beliau adalah tokoh yang memimpin proses peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, yang pada masanya berhasil mengembalikan stabilitas nasional dan fondasi ekonomi bangsa yang sempat porak-poranda,” kata Singgih.

Selain itu, Singgih menyorot jasa Soeharto dalam pembangunan nasional.

Kita tidak boleh melupakan jasa beliau dalam menancapkan tonggak pembangunan nasional melalui berbagai program yang terstruktur,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Singgih juga menekankan pentingnya melihat jasa dan kontribusi Soeharto secara komprehensif.

“Selama lebih dari tiga dekade, Soeharto meletakkan dasar-dasar stabilisasi politik, swasembada pangan, dan pembangunan ekonomi nasional melalui program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)”, tutupnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini