MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah pusat-daerah, termasuk BUMN, harus memaksimalkan kekuatan anggaran belanja produk dalam negeri.
Ketidakpastian global telah melanda semua negara di dunia. Semua negara akhirnya berusaha mengatasi ketidakpastian global. Ini bisa berujung pada kesulitan ekonomi semua negara.
Itulah sebabnya, ketidakpastian global menjadi tantangan bagi semua negara. Agar mampu memulihkan ekonomi dengan segera. Namun seiring dengan meningkatnya inflasi dan keterbatasan likuiditas global, muncul potensi terjadinya downside risk (risiko negatif).
Kondisi itu muncul dengan sejumlah lembaga yang menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global. IMF, misalnya. Menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,6 persen pada 2022 dan 2023. Begitu juga dengan World Bank
Di tengah proyeksi ekonomi dunia yang terkoreksi, outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup kuat. World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 dan 2023 masing-masing sebesar 5,1 persen dan 5,3 persen. Sementara IMF memprediksi akan tumbuh 5,4 persen dan 6,0 persen di periode yang sama
Sejumlah prediksi boleh saja membuat tenang. Namun, bangsa ini tetap wajib menjaga kewaspadaan terkait lingkungan global yang mengkhawatirkan.
Berulangkali Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta anggaran BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Benar, tujuannya adalah memacu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kepala Negara pun mengajak jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk BUMN, memaksimalkan kekuatan anggaran belanja produk dalam negeri tahun ini sebesar Rp1.481 triliun. “Kita tahu, belanja pemerintah pusat untuk produk dalam negeri mencapai Rp 526 triliun. Daerah Rp 535 triliun. Plus BUMN Rp 420 triliun. Jika anggaran ini belanja barang-barang produksi dalam negeri, akan memberikan dampak yang signifikan untuk mempercepat upaya pemulihan ekonomi,” kata Presiden Jokowi,
Sebenarnya imbauan agar berbelanja produk dalam negeri sudah sering disampaikan Presiden Jokowi. Bahkan, Presiden Jokowi pun sampai perlu memberi contoh bagaimana caranya membelanjakan APBN untuk produk dalam negeri.
Lapangan Pekerjaan
Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa langkah tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Oleh karena itu, dalam mempercepat realisasinya, Presiden Jokowi telah meneken ketentuan berupa Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2022.
Aturan itu secara khusus mengatur soal percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Serta produk mikro dan usaha kecil melalui belanja. Beleid ini mencatat bahwa dalam merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40 persen nilai anggaran belanja barang dan jasa untuk menggunakan produk usaha mikro. Usaha kecil, dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Kepala Negara juga menegaskan perintah agar kementerian/lembaga berhenti mengimpor barang-barang dari luar. Apalagi, Presiden Jokowi menegaskan, sebagian besar barang-barang tersebut produksi industri dalam negeri.
Permintaan kepada K/L agar belanja produk dalam negeri rupanya mendapat respons dengan cepat oleh K/L. Salah satunya adalah Kementerian BUMN. Bahkan, seperti disampaikan Kabiro Humas dan Fasilitasi Dukungan Strategis Kementerian BUMN Faturohman, realisasi penggunaan produk dalam negeri (PDN) di perusahaan pelat merah itu mencapai Rp96 triliun atau setara 33% dari target yang ditetapkan hingga April 2022.
“Realisasi penggunaan produk dalam negeri di BUMN pada April 2022 sebesar Rp96 triliun atau sekitar 33% dari target yang ditetapkan,” ujar Faturohman, Kamis (2/6/2022).
Ancaman nyata terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia, tentu harus diwaspadai. Oleh karena itulah, besar harapan, instruksi yang telah disampaikan Presiden Jokowi tersebut dapat segera direspons secara tepat oleh seluruh jajaran di K/L maupun BUMN.
