MINEWS.ID, JAKARTA – Setiap tanggal 10 November masyarakat Indonesia selalu diingatkan dengan pertempuran gila-gilaan orang Surabaya melawan sekutu pimpinan Inggris yang dibonceng Belanda karena ingin menguasai kembali Indonesia. Tetapi siapa yang mengusulkan pertempuran itu sebagai hari yang harus dikenang?
Bukan Soekarno pengusulnya, dia hanya mengeluarkan surat keputusan tanggal itu harus diperingati sebagai Hari Pahlawan.
Pengusulnya adalah seorang lelaki bernama Sumarsono. Dia disebut-sebut sebagai salah satu pemuda yang ikut pada pertempuran 10 November 1945 tersebut.
Siapa Sumarsono itu?
Menurut sejarawan JJ Rizal, Sumarsono adalah mantan pimpinan tertinggi gerakan Pemuda Republik Indonesia (PRI) yang ketika itu turut berperan besar dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan bangsa bersama arek-arek Suroboyo.
Pertempuran tersebut bukan hanya pada 10 November. Tetapi sudah diawali dua bulan sebelumnya yaitu insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Oranje pada 19 September 1945, rapat umum di Tambaksari, 21 September 1945 dan terbunuhnya Brigjend. AWS Mallaby pada 30 Oktober 1945 dan perintah sekutu kepada arek-arek Surabaya untuk menyerahkan senjata.
Saat rapat Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia (BPKRI) 4 Oktober 1946, Soemarsono mengusulkan agar 10 November ditetapkan menjadi hari pahlawan. Tanggal bersejarah penyerangan besar-besaran tentara Inggris terhadap tentara republik dan rakyat di Surabaya.
Sementara, ditetapkannya 10 November sekarang sebagai hari pahlawan didasari Keputusan Presiden No. 316 Tahun 1959 tentang Hari-hari Nasional yang bukan hari libur.
Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Dalam Keppres itu, ada enam hari bersejarah yang dijadikan sebagai hari nasional bukan hari libur. Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 8 Mei, Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei, Hari Angkatan Perang pada tanggal 5 Oktober, Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober, Hari Pahlawan pada tanggal 10 November dan Hari Ibu pada tanggal 22 Desember.
Namun, keterlibatannya di Peristiwa Madiun menyebabkan nama Soemarsono dicoret dari sejarah sebagai penggagas Pertempuran 10 November. Meski begitu tidak diketahui pasti keterlibatan dimaksud.
Pasca 1948, PKI bahkan mengasingkan Soemarsono ke Pematangsiantar dan tak boleh mengaku sebagai anggota PKI selama 14 tahun.
Selama pengasingan, ia melontarkan kritik demi kritik ke DN Aidit. Salah satu kritiknya adalah mengenai personifikasi partai dengan Aidit. Akibat dari integrasi Aidit dan partai menciptakan ‘PKI ala Aidit’.
Soemarsono menolak anggapan PKI bertanggung jawab sebagai organisasi dalam peristiwa 1965. Perbuatan Aidit dan Biro Chusus (BC) tidaklah wujud dari keputusan organisasi dan tidak melalui pembicaraan dalam mekanisme resmi partai.
Personifikasi inilah yang menunjukkan kelemahan partai dalam bidang ideologi serta mengangkat langgam politik borjuasi, dan pengkultusan.
Akibat keterlibatannya dengan PKI, pasca 1965 ia pun dipenjara oleh Orde Baru dan bebas tahun 1978. Ia pun memilih tingaal di Sidney hingga akhir hidupnya.
