Waduh, Biden Tidak Tahu Berapa Banyak Senjata Canggih AS yang Diambil Taliban!

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Anggota parlemen dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) mendesak Pentagon atau Departemen Pertahanan AS untuk merinci rencana mereka memulihkan atau menghancurkan senjata AS senilai miliaran USD yang kini jatuh ke tangan kelompok Taliban di Afghanistan.

Pemerintahan Presiden Joe Biden tengah menjadi perbincangan panas. Pasalnya, Presiden dari Partai Demokrat itu tidak mengetahui seberapa banyak senjata canggih milik Paman Sam yang sekarang berada di tangan Taliban.

“Sebagai akibat langsung dari penarikan AS yang direncanakan dan dilaksanakan dengan buruk oleh Administrasi Biden dari Afghanistan, Taliban sekarang dipersenjatai dengan persenjataan yang signifikan dari persenjataan buatan AS,” tulis anggota parlemen GOP dalam sebuah surat, melansir The Hill, Selasa, 24 Agustus 2021.

“Lebih buruk lagi, tampaknya Administrasi Biden tidak tahu apa atau berapa banyak platform senjata yang sekarang dimiliki dan dioperasikan oleh Taliban,” sambung surat tersebut.

Surat kepada Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin itu ditandangani oleh politisi Republik yang memimpin Komite Pengawas, James Comer, dan politisi Republik anggota Sub-Komite Keamanan Nasional, Glenn Grothman.

Surat tersebut ditulis ketika foto-foto yang beredar menunjukkan para milisi Taliban memegang senapan berjenis Karabin M4 dan M16 buatan AS. Taliban juga telah terlihat tengah mengendarai Humvee dan kendaraan anti-ranjau.

Selain itu, Taliban merampas peralatan militer milik pasukan AS lainnya, seperti helikopter Black Hawk, pesawat serang A-29 Super Tucano, dan kacamata night vision atau kacamata penglihatan malam.

Surat dari Comer dan Grothman mengutip sebuah artikel yang diterbitkan oleh The Intercept pekan lalu yang mengatakan bahwa Taliban menyita Peralatan Deteksi Handheld Interagency Identity Detection Equipment, yang menyimpan data biometrik seperti pemindaian iris mata dan sidik jari dan dapat digunakan untuk mengakses database.

“Kemungkinan informasi ini akan digunakan untuk menyerang sekutu AS,” tulis kedua anggota parlemen tersebut.

Amerika Serikat menghabiskan sekitar 83 miliar USD untuk pelatihan dan memperlengkapi pasukan keamanan Afghanistan selama dua dekade terakhir. Antara 2003 dan 2016, AS mentransfer 75.898 kendaraan, 599.690 senjata, 162.643 peralatan komunikasi, 208 pesawat, serta 16.191 peralatan intelijen, pengawasan, dan pengintaian kepada pasukan Afghanistan, demikian laporan Kantor Akuntabilitas Pemerintah 2017.

Sementara tahun 2017 hingga 2019, AS memberi pasukan Afghanistan sebanyak 7.035 senapan mesin, 4.702 Humvee, 20.040 granat tangan, 2.520 bom, serta 1.394 peluncur granat, menurut laporan tahun lalu dari Inspektur Jenderal Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan.

“Semua dokumen dan informasi mengenai upaya yang direncanakan atau saat ini untuk merebut kembali, menghancurkan, atau menonaktifkan peralatan militer .. yang tetap beroperasi di Afghanistan,” kata Comer dan Grothman meminta pertanggungjawaban penuh atas senjata-senjata tersebut.

Setidaknya 46 dari 211 pesawat yang dipasok AS sekarang berada di Uzbekistan setelah lebih dari 500 tentara Afghanistan menggunakan mereka untuk melarikan diri ketika pemerintah di Kabul runtuh.

Sebelumnya, para anggota Komite Pengawas Pemerintah Parlemen AS mengatakan bahwa mereka khawatir senjata yang tidak ditemukan dapat menimbulkan risiko keamanan.

“Kami bertanya-tanya apakah Administrasi Biden memiliki rencana untuk mencegah Taliban menggunakan senjata kami melawan AS atau sekutunya, atau menjualnya ke musuh asing, seperti China, Rusia, Iran, atau Korea Utara,” tulis mereka.

“Tidak masuk akal bahwa peralatan militer berteknologi tinggi yang dibayar oleh pembayar pajak AS telah jatuh ke tangan Taliban dan sekutu teroris mereka. Mengamankan aset AS seharusnya menjadi salah satu prioritas utama bagi Departemen Pertahanan AS sebelum mengumumkan penarikan dari Afghanistan,” tulis anggota parlemen GOP dalam sebuah surat yang dipelopori oleh Senator Marco Rubio.

Sementara penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan pekan lalu mengatakan bahwa AS tidak memiliki gambaran yang jelas ke mana bahan pertahanan pergi.

“Tetapi tentu saja cukup banyak dari itu telah jatuh ke tangan Taliban. Dan jelas, kami tidak memiliki perasaan bahwa mereka akan dengan mudah menyerahkannya kepada kami di bandara,” kata Sullivan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Komitmen Melindungi Pekerja Diperkuat melalui Koordinasi Cegah PHK

Oleh: Naufal Ramadhana )*Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi pekerja Indonesia di tengah berbagai tantangan ekonomi global yang berkembangdinamis. Berbagai langkah antisipatif dilakukan untuk menjaga stabilitasketenagakerjaan sekaligus memastikan dunia usaha tetap mampubertahan menghadapi tekanan eksternal. Upaya tersebut menjadi bagianpenting dari strategi nasional dalam menjaga keseimbangan antarakeberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja.Perkembangan geopolitik internasional, termasuk konflik yang terjadi di Timur Tengah, telah memberikan dampak terhadap perekonomian global. Kondisi tersebut turut memengaruhi berbagai sektor usaha di banyaknegara, termasuk Indonesia. Menyadari potensi risiko yang dapat munculterhadap pasar tenaga kerja, pemerintah memilih mengambil langkahpencegahan sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian dan penguatan berbagai program ketenagakerjaan.Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa pemerintah terusbekerja secara terpadu untuk memantau perkembangan ekonomi dan sektor industri guna mencegah terjadinya gelombang pemutusanhubungan kerja. Menurutnya, koordinasi yang intensif antarinstansimenjadi kunci dalam menghadapi berbagai tantangan yang munculsehingga solusi dapat segera dihadirkan ketika sektor usaha menghadapikendala.Langkah tersebut mencerminkan pendekatan pemerintah yang tidakhanya berfokus pada penanganan setelah masalah terjadi, tetapi juga mengedepankan upaya mitigasi agar risiko PHK dapat ditekan sejak awal. Pendekatan preventif ini menjadi penting karena stabilitasketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan daya tahan ekonominasional dan kesejahteraan masyarakat.Komitmen perlindungan pekerja juga diperkuat melalui optimalisasiProgram Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini dirancangsebagai instrumen perlindungan sosial yang memberikan dukungan bagipekerja yang mengalami PHK agar tetap memiliki penghasilan sementarasembari mempersiapkan diri memasuki dunia kerja kembali.Yassierli menjelaskan bahwa negara harus tetap hadir ketika pekerjamenghadapi masa sulit akibat kehilangan pekerjaan. Karena itu, perlindungan tidak berhenti ketika hubungan kerja berakhir, melainkandilanjutkan melalui berbagai bentuk dukungan yang membantu pekerjamemperoleh kesempatan kerja baru.Dalam pelaksanaannya, Program JKP memberikan manfaat berupabantuan uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhandasar selama masa transisi. Namun pemerintah tidak memandangbantuan finansial sebagai satu-satunya solusi. Fokus utama kebijakan iniadalah memastikan pekerja tetap memiliki kesempatan meningkatkankualitas diri agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berubah.Menurut Yassierli, pekerja Indonesia perlu dibekali kompetensi yang relevan agar mampu menghadapi perkembangan teknologi dan transformasi industri yang berlangsung semakin cepat. Karena itu, perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan peningkatanketerampilan sehingga pekerja tidak hanya terlindungi, tetapi juga semakin kompetitif.Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ketenagakerjaanpemerintah saat ini bergerak menuju sistem perlindungan yang lebihkomprehensif. Pekerja yang terdampak PHK tidak hanya memperolehbantuan sementara, tetapi juga mendapatkan peluang untukmeningkatkan kemampuan yang dapat memperbesar kesempatanmemperoleh pekerjaan baru.Penguatan perlindungan pekerja juga mendapat perhatian dari SekretarisJenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Cris Kuntadi. Ia menjelaskanbahwa pemerintah terus memperluas cakupan perlindunganketenagakerjaan agar mampu menjangkau berbagai kelompok pekerja, baik di sektor formal, informal, maupun ekonomi digital yang terusberkembang.Cris juga menilai bahwa penguatan manfaat Program JKP perlu didukungoleh akses informasi pasar kerja dan pelatihan yang memadai. Langkah tersebut penting karena tantangan ketenagakerjaan modern tidak hanyaberkaitan dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga kesesuaian antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri.Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagaiprogram peningkatan kualitas sumber daya manusia....
- Advertisement -

Baca berita yang ini