Waduh! 1.000 ASN di Sulsel Terima Bansos

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tercatat ada seribu warga berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menerima bantuan sosial (bansos) baik Program Keluarga Harapan (PKH) dan juga Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data tersebut terungkap dari Dinas Sosial (Dinsos) saat rapat dengan Komisi E DPRD Sulsel.

Kepala Dinsos Sulsel, Irawan Bintang tak menampik pihaknya menemukan ada seribuan ASN di Sulsel yang mendapatkan PKH dan BPNT dari Kementerian Sosial (Kemensos). Meski demikian, pihaknya akan melakukan kroscek ulang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel soal temuan data tersebut.

“Karena sistem di BKD sekarang canggih, misalnya pegawai A mempunyai NIK-nya ini, keluarganya ini, instansi atau dinas di mana maka kita bisa dapat,” ujarnya.

Irawan mengatakan jika hasil kroscek data tersebut benar, maka pihaknya meminta kepada ASN tersebut untuk melakukan pengembalian. Terkait sanksi, pihaknya belum mau terlalu jauh.

“Bisa saja sanksinya pengembalian (bansos) atau bagaimana. Jadi kami akan koordinasi dengan BKD terkait itu (sanksi),” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan terdapat sekitar 31 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial, baik itu program Penerima Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Jadi data kami setelah kami serahkan ke BKN (Badan Kepegawaian Negara) itu didata yang indikasinya PNS itu ada 31.624 ASN,” ujarnya.

Risma menjelaskan data itu diperoleh saat Kemensos melakukan verifikasi data penerima Bansos secara berkala. Dari 31 ribu itu, sebanyak 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tak boleh menerima bansos.

Bahkan dia menyebut bahwa profesi ASN yang menerima bansos dari berbagai macam latar belakang, seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan lain sebagainya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Ciptakan Papua yang Aman

Oleh: Yohanis Kambuaya*Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua dalam beberapawaktu terakhir menunjukkan kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Stabilitas inimenjadi indikator penting bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintahdaerah, aparat keamanan, serta masyarakat telah berjalan dalam satu arah yang sama, yakni menjaga ruang sosial tetap kondusif. Dalam konteks Papua yang memiliki keragaman sosial, budaya, dan geografis yang kompleks, terjaganyakeamanan bukan hanya soal absennya konflik, tetapi juga tentang hadirnya rasa aman yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa komitmenmenjaga stabilitas telah dibangun melalui koordinasi lintas sektor yang konsisten. Ia menilai bahwa penguatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan aparatkeamanan menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap potensi gangguan dapatdiantisipasi sejak dini. Menurutnya, stabilitas yang terjaga saat ini merupakan hasildari perencanaan yang matang dan kerja bersama yang berkelanjutan, sehinggamasyarakat dapat menjalankan aktivitas dengan tenang tanpa rasa khawatirterhadap gangguan keamanan.Sejalan dengan itu, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Alfred Papare, menyampaikanbahwa situasi kamtibmas di wilayahnya menunjukkan tren yang semakin terkendalidibandingkan periode sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa pendekatan preventifmelalui patroli rutin, pengamanan wilayah strategis, serta interaksi langsung denganmasyarakat menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas. Selain itu, pendekatanhumanis yang diterapkan oleh aparat kepolisian dinilai mampu membangunkepercayaan publik, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga ketertiban.Pandangan dari unsur legislatif juga memperkuat gambaran tersebut. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menyampaikan bahwa kondisi aman dan damaiyang dirasakan masyarakat merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh elemen. Ia menekankan bahwa nilai toleransi yang tinggi di Papua menjadi salah satu faktorutama dalam menjaga harmoni sosial. Hubungan antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat yang berjalan dengan baik menunjukkan bahwamasyarakat Papua memiliki modal sosial yang kuat dalam menghadapi berbagaidinamika yang ada.Sekretaris Daerah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini