MATA INDONESIA, JAKARTA – Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi solusi masalah produktivitas pekerja di Indonesia.
Selain itu, menurut Yose, dengan perbaikan regulasi, UU Cipta Kerja akan mempermudah masuknya investasi asing ke Indonesia. Dikatakan Yose bahwa program kartu prakerja juga merupakan faktor penting lainnya.
Di mana program kartu prakerja bermanfaat untuk mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta mendorong semangat bekerja termasuk kewirausahaan dan bersifat inklusif karena mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Itu yang dilakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga UU Cipta Kerja dengan prakerja satu sama lain saling komplementer,” kata Yose Rizal Damuri.
Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), program kartu prakerja telah memberikan keterampilan kepada peserta untuk melindungi daya beli mayarakat dengan sebanyak 88,9 persen peserta memperoleh peningkatan skill dan sebanyak 81,2 persen peserta mendapatkan insentif untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kalau surveinya menunjukkan seperti itu, berarti memang keterampilannya meningkat. Sehingga perlu diperlukan. Tetapi memang perlu beberapa catatan,” kata Yose.
Mengenai pengembangan kompetensi, survei evaluasi yang dijalani oleh Manajemen Pelaksana mencatat bahwa 94 persen penerima kartu prakerja mengalami pengembangan kompetensi melalui skilling, upskilling, dan reskilling.
Yose menambahkan, ada evaluasi yang nantinya akan meningkatkan kuota jumlah penerima kartu prakerja, perlunya jumlah penerima dengan pendidikan SMA ke bawah, dan peningkatan keterampilan sesuai dengan permintaan.
Kemudian, adanya pola pelatihan dan keterampilan yang lebih serius dengan mulai mengurangi insentif uang serta perlunya program tambahan secara berkelanjutan bagi peserta yang ingin memperdalam skill kerja.
Sebagai catatan, sebanyak 5,5 juta peserta sudah menerima kartu prakerja dari 11 gelombang pendaftaran pada 2020 yang tersebar di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.
