UU Ciptaker Permudah Dirikan Koperasi dan UKM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) juga mempermudah masyarakat untuk menjalankan koperasi. Menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto peraturan baru tersebut hanya mensyaratkan sembilan (9) orang saja untuk mendirikan sebuah koperasi.

Padahal dalam Pasal 6 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian syarat mendirikan koperasi primer sekurang-kurangnya harus didirikan oleh 20 orang. Sedangkan koperasi sekunder sekurang-kurangnya 3 unit.

Keleluasaan juga diberikan untuk mendirikan dan melaksanakan koperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Koperasi juga diberi kebebasan menggunakan teknologi informasi saat melaksanakan rapat sehingga memudahkan kerja jenis usaha bersama tersebut.

Bukan hanya koperasi, untuk membentuk usaha mikro, kecil dan menengah juga dipermudah. Proses perizinannya lebih pendek, cukup melalui pendaftaran.

UU Cipker baru saja disahkan Senin sore ini dalam Rapat Paripurna DPR oleh mayoritas fraksi yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini