Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas korupsi.
Dalam forum internasional World Government Summit di Dubai, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih mengkhawatirkan dan harus diberantas dengan tegas. Ia berjanji akan menggunakan seluruh kekuatan dan wewenang yang diberikan oleh konstitusi untuk mengatasi masalah ini.
Prabowo menilai bahwa korupsi menjadi akar berbagai permasalahan di berbagai sektor, termasuk pendidikan dan penelitian. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya harus berani menghadirkan tata kelola yang bersih dan transparan.
“Tingkat korupsi di negara saya sangat mengkhawatirkan. Karena itu, saya bertekad untuk menggunakan seluruh energi dan wewenang yang diberikan kepada saya dalam konstitusi untuk mengatasi penyakit ini. Korupsi adalah akar dari banyak kemunduran, termasuk di sektor pendidikan dan penelitian,” ujar Prabowo.
Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan hasil positif. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan dari 34 pada 2023 menjadi 37 pada 2024, serta peringkat negara naik ke posisi 99 dari 180 negara dalam laporan Transparency International. Namun, Prabowo menegaskan bahwa capaian ini masih awal dan pemerintahannya akan terus memperbaiki tata kelola serta memastikan pemberantasan korupsi dilakukan secara tegas dan berani.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Anzori Tawakal, menilai bahwa konsistensi Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi terlihat nyata dalam 100 hari pertama pemerintahannya.
“Program-program prioritas di bidang ekonomi, sosial, dan hukum sesuai dengan pidato pertamanya saat pelantikan,” ujar Anzori.
Ia juga menyoroti langkah presiden dalam mengatasi kasus-kasus korupsi yang dinilai publik tidak berkeadilan, termasuk dalam tata niaga komoditas timah.
Selain itu, Presiden Prabowo juga memastikan bahwa kebijakan sosial, seperti penyediaan makanan bergizi gratis, segera direalisasikan dalam 100 hari pertama. Upaya ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pemberantasan korupsi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anzori menegaskan bahwa seluruh jajaran kabinet harus memahami visi Presiden Prabowo, termasuk dalam efisiensi anggaran dan realokasi dana ke program yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menunjukkan keseriusan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.