UE Cegah Eksodus Massal Pengungsi dari Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, SLOVENIA – Pejabat Uni Eropa (UE) melakukan pertemuan guna membahas serangkaian kondisi untuk menentukan tingkat keterlibatan mereka dengan Taliban yang kembali menjadi penguasa di Afghanistan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.

Menyusul runtuhnya pemerintahan Ashraf Ghani bulan lalu, Uni Eropa telah mengevakuasi diplomat mereka dari Afghanistan. Meski demikian, para pejabat dari blok 27 negara tersebut bersedia bekerja sama dengan Taliban.

Uni Eropa juga berfokus pada pengiriman bantuan kemanusiaan, menjamin perjalanan yang aman dari negara kolaborator dan karyawan Afghanistan yang tertinggal selama pengangkutan udara dari Kabul, serta mencoba untuk mencegah eksodus massal pengungsi yang dapat memicu krisis migrasi lain di Benua Biru.

Setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Eropa di Slovenia, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan untuk mengukur niat baik Taliban, blok tersebut akan menggunakan beberapa tolok ukur.

Di antaranya, kata Borrell, jaminan bahwa Afghanistan tidak akan menjadi basis untuk ekspor terorisme ke negara lain, komitmen untuk akses gratis untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, mematuhi standar di bidang hak asasi manusia, serta supremasi hukum dan kebebasan pers.

“Yang jelas, masa depan Afghanistan tetap menjadi isu utama bagi kami. Ini mempengaruhi kami, mempengaruhi kawasan, stabilitas internasional, dan itu memiliki dampak langsung bagi keamanan Eropa,” kata Josep Borrell, melansir Associated Press, Sabtu, 4 September 2021.

“Pada saat yang sama, para menteri bersikeras pada gagasan bahwa kami tetap berkomitmen untuk mendukung penduduk Afghanistan,” sambungnya.

Borrell menekankan bahwa Uni Eropa juga ingin melihat pemerintah transisi inklusif dibentuk di Afghanistan dan Taliban untuk menghormati janji mereka untuk membiarkan orang asing dan warga lokal yang merasa terancam meninggalkan negara itu.

“Keterlibatan kami akan tergantung pada pemenuhan persyaratan ini,” katanya.

Untuk memastikan evakuasi warga negara Uni Eropa dan staf Afghanistan di bawah perlindungan negara-negara anggota dan untuk menilai bagaimana Taliban menghormati kondisi blok tersebut, Borrell mengatakan bahwa para menteri setuju untuk membentuk perwakikan Uni Eropa di Kabul, jika kondisi keamanan terpenuhi.

Para menteri luar negeri juga mengakui perlunya berkoordinasi dengan tetangga Afghanistan melalui platform kerja sama politik regional Uni Eropa yang bertujuan menstabilkan seluruh kawasan.

“Platform politik ini akan mempertimbangkan, antara lain, pengelolaan arus penduduk dari Afghanistan; pencegahan penyebaran terorisme; perang melawan kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia,” tuturnya.

Menteri Luar Negeri Slovenia Anze Logar – yang negaranya saat ini menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa, mengatakan kerja sama semacam itu akan mencoba menghentikan arus migrasi di masa depan ke benua tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini