MATA INDONESIA, SLOVENIA – Pejabat Uni Eropa (UE) melakukan pertemuan guna membahas serangkaian kondisi untuk menentukan tingkat keterlibatan mereka dengan Taliban yang kembali menjadi penguasa di Afghanistan, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dan supremasi hukum.
Menyusul runtuhnya pemerintahan Ashraf Ghani bulan lalu, Uni Eropa telah mengevakuasi diplomat mereka dari Afghanistan. Meski demikian, para pejabat dari blok 27 negara tersebut bersedia bekerja sama dengan Taliban.
Uni Eropa juga berfokus pada pengiriman bantuan kemanusiaan, menjamin perjalanan yang aman dari negara kolaborator dan karyawan Afghanistan yang tertinggal selama pengangkutan udara dari Kabul, serta mencoba untuk mencegah eksodus massal pengungsi yang dapat memicu krisis migrasi lain di Benua Biru.
Setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Eropa di Slovenia, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan untuk mengukur niat baik Taliban, blok tersebut akan menggunakan beberapa tolok ukur.
Di antaranya, kata Borrell, jaminan bahwa Afghanistan tidak akan menjadi basis untuk ekspor terorisme ke negara lain, komitmen untuk akses gratis untuk pengiriman bantuan kemanusiaan, mematuhi standar di bidang hak asasi manusia, serta supremasi hukum dan kebebasan pers.
“Yang jelas, masa depan Afghanistan tetap menjadi isu utama bagi kami. Ini mempengaruhi kami, mempengaruhi kawasan, stabilitas internasional, dan itu memiliki dampak langsung bagi keamanan Eropa,” kata Josep Borrell, melansir Associated Press, Sabtu, 4 September 2021.
“Pada saat yang sama, para menteri bersikeras pada gagasan bahwa kami tetap berkomitmen untuk mendukung penduduk Afghanistan,” sambungnya.
Borrell menekankan bahwa Uni Eropa juga ingin melihat pemerintah transisi inklusif dibentuk di Afghanistan dan Taliban untuk menghormati janji mereka untuk membiarkan orang asing dan warga lokal yang merasa terancam meninggalkan negara itu.
“Keterlibatan kami akan tergantung pada pemenuhan persyaratan ini,” katanya.
Untuk memastikan evakuasi warga negara Uni Eropa dan staf Afghanistan di bawah perlindungan negara-negara anggota dan untuk menilai bagaimana Taliban menghormati kondisi blok tersebut, Borrell mengatakan bahwa para menteri setuju untuk membentuk perwakikan Uni Eropa di Kabul, jika kondisi keamanan terpenuhi.
Para menteri luar negeri juga mengakui perlunya berkoordinasi dengan tetangga Afghanistan melalui platform kerja sama politik regional Uni Eropa yang bertujuan menstabilkan seluruh kawasan.
“Platform politik ini akan mempertimbangkan, antara lain, pengelolaan arus penduduk dari Afghanistan; pencegahan penyebaran terorisme; perang melawan kejahatan terorganisir, termasuk perdagangan narkoba dan penyelundupan manusia,” tuturnya.
Menteri Luar Negeri Slovenia Anze Logar – yang negaranya saat ini menjabat sebagai presiden bergilir Uni Eropa, mengatakan kerja sama semacam itu akan mencoba menghentikan arus migrasi di masa depan ke benua tersebut.
