Tumbuhkan Industri, Konversi Motor Listrik Mulai Digalakkan

Baca Juga

MATA INDONESIA, DENPASAR – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong program konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik. Hal ini untuk mengakselerasi tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Program konversi itu dapat mendorong pertumbuhan industri baru di dalam negeri, mengingat industri lokal sudah mampu membuat transmisi dan komponen motor listrik.

Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif usai parade kendaraan listrik yang terdiri dari 77 sepeda motor listrik. Dengan 20 di antaranya adalah motor konversi dari BBM ke listrik di Nusa Dua, Bali, Kamis 1 September 2022.

”Indonesia masih impor minyak mentah dan juga BBM karena sumber minyak kita umumnya tua dan produksinya turun. Tapi kalau bisa ada pergantian ke listrik, kita pakai baterai. Bisa menghemat anggaran,” kata Arifin.

Sejumlah pejabat mengikuti parade itu. Mulai dari Menteri ESDM Arifin Tasrif, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Bali.

“Melalui parade itu kami hendak menunjukkan kepada dunia komitmen kami dalam transisi energi. Bahwa saat ini eranya kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan dan juga murah,” kata Darmawan.

Darmawan menyatakan program konversi itu membongkar dan mengganti komponen mesin bakar motor, dengan motor listrik tipe mid drive controler dan baterai serta kabel-kabel dan perbaikan rangka-rangka serta lampu.

Sejumlah 20 motor yang mendapat konversi di Kementerian ESDM mendapat dukungan PLN Pusat Pemeliharaan Listrik (Purhalis).

“Kami melibatkan siswa SMK serta bengkel lokal seperti Percik, Makara EV yang tergabung dalam komunitas Dewata Electric Vehicle Association (DEVA),” kata Darmawan.

Program konversi itu pun teruji. Karena telah dilakukan pemeriksaan fisik oleh tim Ditlantas Polda Bali serta pemeriksaan kelengkapan STNK dan BPKB atas seluruh motor BBM sebelum dan setelah dikonversi.

Pasca-pengecekan tersebut, Korlantas Bali melakukan proses perubahan STNK dan BPKB dengan ciri khusus untuk kendaraan listrik.

Sosialisasi itu juga sekaligus langkah dalam mengajak masyarakat beralih ke kendaraan listrik guna membantu pengurangan emisi karbon.

Darmawan memaparkan, satu liter BBM menghasilkan emisi karbon 2,4 kilogram, sedangkan 1 kWh listrik hanya menghasilkan emisi 0,85 kilogram. Artinya, kalau 1,5 kWh hanya menghasilkan emisi sekitar 1,3 kilogram.

“Ketika masyarakat memakai kendaraan listrik, maka masyarakat juga terlibat aktif dalam upaya pengurangan emisi karbon,” ucapnya.

Ia menambahkan, parade itu memperlihatkan bahwa perhelatan G20 di Bali mendapat dukungan penuh oleh kendaraan ramah lingkungan yaitu listrik. Bahkan transportasi massa seperti bus sudah berbasis listrik.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini