MATA INDONESIA, JAKARTA – Tahun 2022, Indonesia resmi telah ditetapkan sebagai Presidensi G20 Tahun 2022 dan akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan G20.
Penyelenggaraan berbagai rangkaian kegiatan yang akan berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 ini akan memberikan dampak ke perekonomian hingga Rp7,47 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, setidaknya ada tiga manfaat besar dari presidensi G20 ini. Baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Konsumsi domestik meningkat sehingga mendorong Produk Domestik Bruto (PDB).
”Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang perkirakan mencapai Rp 1,73 triliun. Penambahan PDB nasional hingga Rp 7,47 triliun,” katanya dalam video conference, Selasa, 14 September 2021.
Ia menambahkan, rangkaian pertemuan G20 ini akan melibatkan UMKM dan menyerap tenaga kerja sekitar 33 ribu di berbagai sektor. Bahkan, pertemuan G20 tahun depan memiliki dampak yang lebih besar dari penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia.
“Dengan sekitar 150 pertemuan selama setahun penuh, secara agregat pemerintah memperkirakan manfaat ekonomi yang mungkin timbul dari pelaksanaan rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia dapat mencapai 1,5 sampai dua kali lebih besar dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings 2018 di Bali,” katanya.
Selain itu, ajang global ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reformasi struktural pemerintah. Misalnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan Sovereign Wealth Fund (SWF). Hal ini tentu akan mendorong kepercayaan investor global terhadap upaya percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.
Dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait produksi dan distribusi vaksin. Airlangga menyebut, pemerintah mendorong ketersediaan vaksin sebagai global public goods, dan juga aksesibilitas bagi masya Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah.
“Indonesia akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang. Memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk isu-isu transformasi digital dan ekonomi inklusif,” katanya.
Pemerintah juga menekankan sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang terlibat dalam 16 working groups, serta elemen non pemerintah dari masyarakat sipil dan madani yang terlibat dalam 10 engagement group. ”Ini juga mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul semua komponen masyarakat. Gunanya mendukung pemulihan ekonomi nasional yang kuat dengan tata kelola yang baik. Upaya ini juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global,” katanya.
