Trans Papua Menyambungkan Sorong Hingga Merauke

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Jalan Trans Papua sepanjang 3.462 kilometer yang membentang dari kepala burung di Wilayah Adat Domberay, Sorong, Papua Barat, sampai dengan Wilayah Adat Bumi Anim Ha di Merauke, Papua, sudah mulai mewujud.

Pembangunan Trans Papua ini termasuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Perkembangan terakhir Trans Papua dari ribuan kilometer yang sudah tergarap, tinggal 16 kilometer (km) ruas jalan Wamena-Jayapura yang belum tembus. Jika ruas jalan itu selesai maka tersambunglah akses jalan seluruh tanah Papua dari barat ke timur. Hingga ke Merauke di bagian selatan maupun Boven Digul di perbatasan Republik Indonesia-Papua Nuigini.

Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya Jalan Trans Papua akan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas antar-kabupaten/kota.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian mengatakan, saat ini mereka fokus menyelesaikan ruas jalan Jayapura-Wanena. Proyek Jalan Trans Papua ini berkoordinasi dengan Badan Pelaksana Jalan Nasional.

“Trans Papua itu masih berlanjut. Saya susah menjelaskan berapa kilometernya karena ada yang gradasi. Ada yang sudah aspal dan masih ada yang tanah. Kalau dalam keadaan tembus tinggal sedikit yang belum tembus. Kita fokus ke Jayapura-Wamena dulu,” kata Hedy ketika menjelaskan progress terakhir pembangunan Jalan Trans Papua.

Berdasarkan catatan Kementerian PUPR, hingga pertengahan 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km, masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Secara rinci, kondisi jalan yang sudah teraspal sepanjang 1.733 kilometer dan belum teraspal 1.712 kilometer.

Panjang jalan Trans Papua di Provinsi Papua mencapai 2.902 km. Ini meliputi ruas Jalan Merauke-Tanah Merah-Waropko (543 km), Waropko-Oksibil (136 km), Dekai-Oksibil (225 km), dan Kenyam-Dekai (180 km). Lalu, Wamena-Habema-Kenyam-Mamug (295 km), Jayapura-Elelim-Wamena (585 km), Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali (466 km), Wagete-Timika (196 km), dan Enarotali-Wagete-Nabire (285 km).

Trans Papua
Trans Papua

Sedangkan di Papua Barat, membentang Jalan Trans Papua yang dibagi menjadi dua segmen, yakni Sorong-Manokwari (547,81 kilometer) dan Manokwari-Batas Provinsi Papua Barat (524 kilometer). Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun Jalan Perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal.

Beberapa waktu lalu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sempat menyoroti pengerjaan Jalan Trans Papua yang masih terkendala faktor keamanan. Padahal, ia menilai, kehadiran jalan nasional tersebut bakal membuat harga bahan pokok di tanah Papua lebih terkendali.

“Kita tahu semua dari segi keamanan, ada wilayah yang belum kondusif. Itu harus tembus sampai Wamena, kalau tidak bakal terus mahal harga bahan pokok di sana,” ujar Menteri Basuki.

Ia mengingatkan kontraktor untuk berhati-hati dalam membangun Jalan Trans Papua agar tidak merusak saat melintasi hutan lindung. Sejumlah ruas jalan tersebut melewati wilayah Taman Nasional Lorentz yang luasnya 2,5 juta hektare serta membentang dari Kabupaten Jayawijaya, Mimika, Asmat, Yakuhimo, dan Puncak Jaya.

Taman Nasional Lorentz ini memiliki keanekaragaman hayati baik flora dan fauna asli Papua maupun budaya setempat. Termasuk menjadi pusat pengembangan ekowisata. Sejumlah area pertambangan besar dan deposit mineral juga berada di perut bumi Taman Nasional tersebut, UNESCO sudah menetapkan TN Lorenz sebagai warisan dunia sejak 1999.

Tantangan lainnya, konstruksi Jalan Trans Papua harus berhadapan dengan kondisi topografi yang ekstrem serta akses pengiriman logistik yang minim. Menteri PUPR menilai, kondisi demikian membuat ongkos pengiriman alat konstruksi proyek Jalan Trans Papua melambung.

“Membawa alat berat ke lokasi proyek bahkan bisa lebih mahal dari harga alat beratnya sendiri. Kalau excavator harganya Rp1,3 miliar, biaya mengangkat ke lokasi bisa sampai Rp3 miliar karena harus diangkut dengan helikopter,” kata Menteri Basuki.

Kementerian PUPR berharap, pada 2024 seluruh koridor jalan di Papua Barat dan Papua sudah teraspal seluruhnya. Termasuk di dalamnya sarana pendukung seperti jembatan dan saluran drainase.

Komitmen pemerintah pada tahun anggaran 2021 ini, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat hingga Rp 9,79 triliun.

Anggaran sebesar itu untuk Provinsi Papua sebesar Rp 6,12 triliun untuk bidang sumber daya air (SDA) sebesar Rp670 miliar. Jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar.

Sementara alokasi untuk Provinsi Papua Barat sebesar Rp3,67 triliun untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.

Pembangunan Jalan Trans Papua bergulir terus. Maka, fasilitas akses buat mobilitas masyarakat ini dapat mengurangi indeks kemahalan. Selain itu  mengurangi angka kemiskinan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Bumi Cenderawasih. Menghubungkan Provinsi Papua dan Papua Barat sekaligus menjadi konektivitas seluruh kota, distrik, dan kampung di seluruh tanah Papua.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tingkat Kepuasan Publik Menjadi Indikator Kuat Keberhasilan Program Prioritas Nasional

Oleh: Nabila Khairunnisa )*Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintahtidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angkatersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritasmasyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwaprogram yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secaranyata.Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu AktualStrategis yang dirilis Poltracking Indonesia memperlihatkan adanyaoptimisme publik terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Danantara Indonesia sebagai lembaga yang diproyeksikan memperkuat pengelolaan aset daninvestasi negara.Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menjelaskan bahwatingkat kepercayaan masyarakat terhadap Danantara mencapai 54,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakatyang menyatakan tidak percaya. Menurutnya, temuan ini mencerminkanadanya harapan publik terhadap kemampuan Danantara dalammendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga yang masihberada dalam tahap penguatan peran. Dukungan masyarakat dibutuhkanagar berbagai langkah transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebihefektif. Di saat yang sama, tingginya ekspektasi publik juga menjaditantangan agar Danantara mampu membuktikan kinerjanya melalui hasilyang dapat dirasakan masyarakat.Selain tingkat kepercayaan, survei juga mencatat tingkat kepuasanmasyarakat terhadap Danantara mencapai 51,5 persen. Penilaian positifyang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak puas menunjukkanbahwa publik mulai melihat arah kerja lembaga tersebut secara optimistis.Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa masyarakat tidakhanya menilai berdasarkan rencana atau konsep yang disampaikanpemerintah. Publik mulai melihat potensi kontribusi yang dapat diberikanDanantara dalam memperkuat investasi nasional dan mengoptimalkanpengelolaan aset negara.Optimisme terhadap program prioritas pemerintah juga tidak terlepas darikondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Di tengah dinamika ekonomiglobal yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya memastikanstabilitas tetap menjadi prioritas utama.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwapemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, danOtoritas Jasa Keuangan terus melakukan koordinasi secara intensif untukmemantau perkembangan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukanagar setiap perubahan situasi global dapat diantisipasi sejak dini.Menurut Prasetyo, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihanterhadap pergerakan nilai tukar maupun dinamika ekonomi yang terjadi. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada padakondisi yang kuat dan didukung oleh sejumlah indikator yang positif.Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang terkendalimenjadi faktor penting yang menopang keyakinan tersebut. Denganfondasi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki kemampuan untukmenghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul dari luar negerimaupun dalam negeri.Upaya menjaga stabilitas ekonomi memiliki arti penting karenadampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga-harga relatifterkendali dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang bagi dunia usahauntuk berkembang akan semakin terbuka. Situasi seperti inilah yang padaakhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadapkinerja pemerintah.Pandangan yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan, PurbayaYudhi Sadewa. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulanpertama 2026 bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkantercermin dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai daerah.Menurut Purbaya, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomimelalui berbagai indikator sekaligus pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas perdagangan yang ramai, tingginya kunjungan ke pusatperbelanjaan, serta pergerakan sektor jasa menunjukkan bahwa rodaekonomi nasional masih bergerak dengan baik.Di sejumlah kota besar, aktivitas masyarakat tetap tinggi. Pasar tradisionalmasih ramai dikunjungi, pusat perdagangan beroperasi secara aktif, danberbagai kegiatan ekonomi berlangsung normal. Kondisi tersebut menjadisalah satu indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.Purbaya juga melihat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburpanjang. Kawasan wisata di berbagai daerah dipadati pengunjung, sementara tingkat hunian hotel dan penginapan menunjukkan tren yang baik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi rumah tangga masihmenjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.Berbagai capaian tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadapterbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap program-program pemerintah. Kepuasan publik lahir ketika kebijakan yang dirancangmampu memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.Karena itu, hasil survei yang menunjukkan tingginya kepercayaanterhadap Danantara maupun optimisme terhadap kondisi ekonominasional dapat dibaca sebagai refleksi atas upaya pemerintah dalammenjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan. Masyarakatmelihat adanya keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasiekonomi dan mempersiapkan ruang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.Tentu masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, tingkat kepercayaan dan kepuasan yang relatif tinggimenunjukkan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintahmemperoleh dukungan yang cukup luas. Dukungan tersebut menjadimodal penting untuk memastikan berbagai program prioritas nasionaldapat berjalan secara berkelanjutan.Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur daritarget yang tercapai, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadapmanfaat yang dihasilkan. Ketika publik merasakan dampak positif darikebijakan yang dijalankan, tingkat kepuasan akan tumbuh secara alami. *) Pengamat Kebijakan Ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini