TPST Piyungan Ditutup Sementara, Pemkot Jogja Minta Warga Manfaatkan Metode Pengelolaan Sampah yang Ada

Baca Juga

Mata Indonesia, Bantul – TPST Piyungan, Bantul lagi-lagi ditutup sementara. Hal itu menyusul perbaikan di kawasan TPST yang rusak beberapa waktu lalu.

Pemkot, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja mengimbau warganya untuk mengelola sampah anorganik dengan baik. Penutupan TPST Piyungan berlangsung dari Minggu hingga Senin, 16 sampai 17 Juli 2023.

DLH Kota Jogja mengajak masyarakat untuk mengatasi akumulasi sampah di tempat penyimpanan dengan memanfaatkan berbagai metode pengelolaan sampah organik.

“Kami telah berkoordinasi dengan forum bank sampah tingkat kemantren hingga kelurahan untuk mengelola sampah organik secara bijaksana,” ungkap Ahmad Haryoko, Kepala Bidang Penanganan Persampahan DLH Kota Jogja, Selasa 18 Juli 2023.

Haryoko menjelaskan bahwa upaya-upaya berbagai departemen dalam penanganan sampah organik telah disosialisasikan kepada masyarakat.

“Melalui forum bank sampah itu, kami telah menyosialisasikan caranya dan membantu dalam penyediaan fasilitas agar sampah organik dikelola dengan baik,” sebutnya.

Haryoko menjelaskan bahwa DLH Jogja telah menyediakan berbagai fasilitas, seperti ember tumpuk, biopori, maggot, dan lain-lain.

“Sejak awal tahun, kami telah menyediakan fasilitas tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank sampah. Kami memberikan bantuan berupa losdia, ember tumpuk, biopori, dan bahkan maggot,” jelasnya.

Menurut Haryoko, penumpukan sampah akan menjadi masalah jika sampah organik mendominasi.

“Sampah organik dapat menyebabkan bau, pencemaran air, dan gangguan lainnya bagi masyarakat, termasuk masalah lalat. Kami telah memberikan fasilitas maksimal, sekarang tugas masyarakat adalah mengantisipasi penumpukan sampah agar hanya sampah non-organik atau residu yang terakumulasi. Biasanya, plastik merupakan sampah yang dominan,” lanjutnya.

Untuk diketahui, volume sampah yang sudah tertampung di TPST Piyungan memang sudah mencapai batas. Per hari saja ada 210 ton sampah dikirim ke sana dari wilayah Sleman, Kota Jogja dan Bantul sendiri.

Batasan 210 ton sampah itu kadang berlebih. Pemkot Jogja juga tak menampik pihaknya mengirim sampah lebih dari batas yang ditentukan.

“Ya kami masih berusaha, metode-metode pengelolaan sederhana ini yang kami harapkan bisa jadi solusi, sehingga jumlah yang kami kirim berkurang,” ujar dia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini