Tolak Prosedur Saintifik, Vaksin Nusantara Justru Cari Dukungan Politis

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Metode Vaksin Nusantara menolak prosedur saintifik dan meminta dukungan politisi maupun pejabat untuk menerjang kaidah-kaidah ilmiah dan standar baku yang tidak bisa dipenuhi.

Hal itu merupakan pesan dari ahli biologi molekuler Ahmad Rusjdan Utomo mengenai vaksin nusantara.

“Vaksin nusantara ini memiliki ketidaklaziman dalam dasar teknologi yang digunakan, juga tidak ada transparansi data dan informasi mengenai penelitian dan uji klinisnya, telah di tolak oleh BPOM untuk kelanjutan riset dan juga mendapat banyak kritik dari para ilmuan yang berkompeten,” ujar Ahmad Rusjdan yang pesannya diterima Mata Indonesia News, Jumat 16 April 2021.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pun tidak memberi izin vaksin itu melakukan uji klinis karena tidak memenuhi standar GMP (good manufacturing practice).

Namun, bukannya membenahi masalah yang membelitnya, para inventor Vaksin Nusantara justru menerabas jauh kaidah-kaidah ilmiah.

Standar baku pengembangan vaksin dengan sokongan dukungan dari sebagian pejabat dan politikus dengan dalih nasionalisme dan dalih-dalih lain.

Namun, tidak satu pun peneliti yang bisa mengakses hasil penelitian mereka sehingga tidak bisa diketahui umum.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Papua Bukti Nyata Keberpihakan Pemerintah kepada Masyarakat Adat

Oleh : Fransiskus NawipaPembangunan di Papua terus menunjukkan arah yang semakin berpihak kepada masyarakat adatsebagai bagian utama dari proses kemajuan nasional. Berbagai kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi kehidupan orang asli Papua. Pendekatantersebut menjadi bukti bahwa pemerintah berupaya memastikan pembangunan berjalan secarainklusif, berkeadilan, serta menghormati identitas sosial dan budaya masyarakat adat yang telahlama menjadi bagian penting dari kehidupan di Tanah Papua.Keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat Papua tercermin dari berbagai program pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pembangunaninfrastruktur, penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hinggapembukaan akses pelayanan publik di wilayah-wilayah terpencil. Kehadiran jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, sekolah, dan sarana pendukung ekonomi lainnya telah membuka ruang barubagi masyarakat Papua untuk berkembang dan meningkatkan taraf hidupnya. Pembangunan tersebut tidak hanya mempercepat konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperluas aksesmasyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi dan pelayanan sosial yang sebelumnya sulitdijangkau.Dalam konteks pembangunan Papua, pemerintah juga menunjukkan keseriusan untukmenempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama pembangunan. Pendekatan ini menjadisangat penting mengingat Papua memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dengandaerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan tidak dapat dilakukan denganpendekatan sepihak ataupun sekadar mengejar target investasi dan proyek strategis semata. Pembangunan harus mampu menghadirkan rasa memiliki bagi masyarakat adat sehingga merekamerasa dilibatkan dalam proses perubahan yang terjadi di daerahnya.Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan Papua harus menempatkan manusia, khususnyaorang asli Papua, sebagai pusat utama pembangunan. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwakeberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi atau jumlah proyekyang dibangun, tetapi dari sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dalam kehidupansehari-hari. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus dibangun di atas prinsip dialog, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan keterlibatan aktif warga dalam setiap kebijakan pembangunan.Pendekatan dialog yang terus dikedepankan pemerintah dalam pembangunan Papua menjadilangkah strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat. Dialog yang dilakukan secaraterbuka dan manusiawi mampu menciptakan ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah dan masyarakat adat. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memahami manfaatpembangunan, peluang ekonomi yang muncul, hingga dampak jangka panjang yang dapatmeningkatkan kesejahteraan generasi Papua di masa depan. Pendekatan ini juga menjadi bentukpenghormatan terhadap hak sosial dan budaya masyarakat adat yang selama ini menginginkanpembangunan berjalan tanpa menghilangkan identitas lokal mereka.Pembangunan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini