Tok! Hakim Vonis Habil Marati 1 Tahun Penjara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis eks politikus PPP, Habil Marati dengan hukuman 1 tahun penjara karena terbukti terlibat dalam pembelian senjata api ilegal.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa, yakni 2,5 tahun penjara. Hakim meyakini, Habil adalah penyokong utama dana pembelian senjata ilegal yang dipakai oleh Kivlan Zen.

“Menyatakan terdakwa Habil telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai dan menyimpan suatu senjata api dan amunisi,” kata Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Pusat Saifuddin Zuhri, Senin 27 Januari 2020.

Dalam pembacaan amar putusan, Habil disebut memberikan uang sebesar 15 ribu dolar Singapura kepada Kivlan. Kemudian, sebagian uang itu diberikan Kivlan kepada anak buahnya, Helmi alias Iwan untuk membeli beberapa pucuk senjata.

Selain itu, hakim menyatakan Helmi telah menerima uang dari Habil secara langsung. Uang yang diterima Rp 10 juta dan Rp 50 juta.

Adapun empat senjata api yang dibeli ialah pistol laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 mm, pistol laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm, pistol laras pendek jenis revolver kaliber 22 mm dan senjata api laras panjang rakitan kaliber 22 mm.

Perbuatan Habil dianggap melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/drt/1951 jo pasal 56 ayat (1) KUHP.

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019. Habil berulang kali telah membantah terlibat dalam kasus tersebut. Sementara Kivlan masih dalam proses persidangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Revitalisasi Irigasi Daerah Percepat Terwujudnya Swasembada Pangan Nasional

Oleh: Kevin Purba )*Pemerintah terus memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional melaluipercepatan pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di berbagaidaerah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dari strategi besarmewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan sekaligusmemastikan sektor pertanian mampu tumbuh lebih produktif dan kompetitif. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantanganperubahan iklim, keberadaan sistem irigasi yang andal menjadi faktorutama dalam menjaga kesinambungan produksi pertanian nasional.Selain pembangunan infrastruktur dasar lainnya, penanganan irigasidaerah menjadi salah satu fokus utama pemerintah karena memilikidampak langsung terhadap produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan petani. Melalui perbaikan jaringan pengairan, pemerintahberupaya memastikan setiap lahan pertanian memperoleh akses air yang memadai sepanjang musim tanam.Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan bahwapercepatan pelaksanaan program prioritas Presiden terus dikawal secaraketat. Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyelesaianproyek secara cepat, tetapi juga memastikan mutu pekerjaan, ketepatansasaran, serta akuntabilitas pelaksanaannya. Salah satu capaian penting yang menunjukkan keseriusan pemerintahterlihat pada program penanganan irigasi daerah. Program tersebutditargetkan menjangkau jaringan irigasi yang melayani area pertanianseluas 19.760 hektare. Hingga akhir Mei 2026, progres fisikpelaksanaannya telah mencapai 82,73 persen, menunjukkan bahwarevitalisasi infrastruktur pengairan berjalan sesuai arah yang telahditetapkan.Kemajuan tersebut menjadi indikator positif bahwa pemerintahmenempatkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan nasional. Keberadaan jaringan irigasi yang lebih baik akan meningkatkanketersediaan air bagi petani sehingga aktivitas budidaya dapatberlangsung secara lebih optimal. Keberhasilan percepatan program pembangunan infrastruktur tercerminpula dari realisasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum yang menunjukkan tren positif. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran telahmencapai Rp33,49 triliun atau 31,39 persen dari total pagu yang tersedia. Sementara itu, progres fisik mencapai 35,71 persen, lebih tinggidibandingkan capaian pada periode yang sama dalam dua tahunsebelumnya.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari DPR RI. KetuaKomisi V DPR RI, Lasarus, memberikan apresiasi terhadap kinerjaKementerian Pekerjaan Umum dalam menjalankan berbagai program strategis. Menurutnya, percepatan pelaksanaan pembangunan perlu terusdilakukan agar target pembangunan nasional dapat tercapai secaraoptimal dan manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.Lasarus menilai pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan program prioritas Presiden berjalan efektif. Kolaborasi yang baik antara seluruh pemangku kepentingan diyakini akanmempercepat pencapaian berbagai target pembangunan, termasuk dalambidang ketahanan pangan yang saat ini menjadi salah satu fokus utamapemerintah.Upaya memperkuat irigasi juga dilakukan oleh pemerintah daerah. Di Provinsi Bengkulu, percepatan penyelesaian persoalan irigasi menjadiperhatian utama dalam mendukung Program Cetak Sawah Rakyat...
- Advertisement -

Baca berita yang ini