TNI-Polri Kompak Jaga Stabilitas, Masyarakat Didorong Kawal Demo Tanpa Anarkis

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Soliditas antara TNI dan Polri bersama dengan peran strategis intelijen kini menjadi sorotan sebagai kunci utama menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Kehadiran dua institusi pertahanan dan keamanan negara tersebut di lapangan, ditambah dengan kerja intelijen dalam membaca dinamika situasi, menunjukkan bahwa negara hadir secara nyata untuk memastikan proses demokrasi berjalan aman, tertib, dan terbebas dari upaya provokatif yang berpotensi mengganggu persatuan bangsa.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan sinergi TNI dan Polri bukan hanya seremonial, melainkan bentuk kehadiran negara yang konkret di tengah masyarakat. Ia menyampaikan bahwa patroli gabungan rutin dilaksanakan untuk memberikan rasa aman kepada publik.

“TNI dan Polri hadir bersama di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Kami berkonsentrasi penuh dalam pemulihan keamanan dengan segera,” ujar Trunoyudo.

Sejalan dengan itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah, menekankan TNI terus memperkuat peran preventif demi menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik publik menjadi bagian penting dalam memperbaiki langkah pengamanan.

“Kita terbuka bagi pengamat yang memberikan masukan untuk berbenah. Dengan begitu, kita bisa lebih cermat, antisipatif, dan siap dalam melaksanakan upaya pencegahan,” kata Freddy.

Di tengah sorotan publik mengenai kerusuhan yang sempat terjadi, muncul pandangan berbeda terkait peran intelijen. Dosen Kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menegaskan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa serta-merta disebut sebagai kegagalan intelijen.

“Intelijen sejatinya sudah memprediksi adanya aksi unjuk rasa,” ujarnya. Menurut Stanislaus, tugas intelijen bukanlah melakukan penindakan langsung, melainkan menyampaikan informasi kepada para pengguna kebijakan.

Ia menambahkan, kondisi di lapangan dapat berubah dengan cepat, apalagi dengan adanya provokasi masif yang berkembang di media sosial. “Situasi di lapangan bisa berubah sangat cepat, sementara dinamika provokasi di media sosial sangat memengaruhi perkembangan,” jelasnya.

Dengan demikian, soliditas TNI-Polri yang terus diperkuat serta peran intelijen yang tetap berjalan sesuai fungsinya menjadi kunci dalam menjaga stabilitas nasional. Kehadiran aparat di lapangan, ditambah dengan kewaspadaan terhadap arus provokasi di media sosial, menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi tantangan demokrasi. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memastikan iklim demokrasi tetap sehat dan terhindar dari upaya yang berpotensi memecah belah bangsa.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini