Oleh: Samuel Christopher Taylor )*
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui kebijakan pro rakyat. Rangkaian program stimulus 8+4+5 yang diluncurkan bukan sekadar angka, tetapi wujud jawaban terhadap aspirasi 17+8. Kebijakan ini menandai konsistensi pemerintah menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, sekaligus memastikan setiap rupiah belanja negara menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Langkah tersebut diawali dengan penyusunan delapan program akselerasi tahun 2025. Program magang untuk 20.000 lulusan baru, insentif pajak pekerja sektor pariwisata, bantuan pangan beras, subsidi iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor transportasi, serta penurunan bunga Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan adalah sebagian dari kebijakan yang menyasar kelompok rentan dan pelaku sektor riil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa paket ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 5,2 persen di akhir tahun, sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Pemerintah menyadari bahwa stimulus jangka pendek saja tidak cukup. Karena itu, empat program strategis diputuskan berlanjut hingga 2026, termasuk insentif pajak final UMKM hingga 2029. Langkah ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha kecil agar bisa merencanakan bisnis lebih berkelanjutan tanpa terjebak ketidakpastian fiskal. Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa menekankan bahwa kesinambungan program menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha kondusif sekaligus memperluas lapangan kerja.
Lebih jauh, lima program unggulan untuk penyerapan tenaga kerja menegaskan keberpihakanpemerintah pada sektor rakyat. Program Koperasi Desa Merah Putih yang ditargetkan membentuk 80.000 unit koperasi baru hingga akhir 2025 diproyeksikan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Ada pula revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare, modernisasi 1.000 kapal nelayan, hingga program Perkebunan Rakyat dengan cakupan 870.000 hektare yang mampu membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun. Kebijakan ini bukan hanya stimulus ekonomi, tetapi juga strategi jangka panjang untuk menghidupkan desa, pesisir, dan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru.
Dalam pandangan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, kondisi global yang penuh ketidakpastian menuntut keberanian dalam mengambil kebijakan berorientasi pada rakyat. Menurutnya, deregulasi dan penyederhanaan regulasi adalah langkah tepat agar dunia usaha semakin dinamis dan investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada konsumsi domestik, tetapi juga berupaya menciptakan iklim investasi yang sehat.
Kebijakan pro rakyat yang diluncurkan juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Program makan bergizi gratis bukan hanya menekan angka stunting, tetapi juga menghidupkan rantai pasok lokal dengan melibatkan UMKM. Kredit Usaha Rakyat (KUR) membuka akses modal yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil agar mampu memperbesar kapasitas produksi. Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, rumah bersubsidi, dan fasilitas nelayan memperkuat ketahanan sosial-ekonomi di tingkat akar rumput.
Di sisi lain, perhatian pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan tercermin dalam peningkatan gaji guru, dukungan kepada tenaga medis, serta program layanan kesehatan gratis. Kebijakan ini dirancang agar masyarakat tidak terbebani biaya dasar, sehingga dapat memanfaatkan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup. Dengan strategi tersebut, pembangunan manusia ditempatkan sejajar dengan pembangunan fisik.
Penting dicatat bahwa keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga sinergi dengan pemerintah daerah dan dukungan dunia usaha. Kepastian hukum, transparansi, serta regulasi yang ramah investasi menjadi fondasi agar paket stimulus benar-benar membuahkan hasil. Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan tidak berhenti di kota besar, melainkan menjangkau pelosok desa, daerah pesisir, hingga wilayah perbatasan.
Rangkaian kebijakan dalam stimulus 8+4+5 menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat dan menjawabnya dengan strategi konkret. Aspirasi 17+8 diwujudkan pemerintahdalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan inklusif, penurunan angka kemiskinan, serta penciptaan jutaan lapangan kerja menjadi bukti bahwa arah pembangunan berpihak pada rakyat.
Dengan kesinambungan program, sinergi antar lembaga, dan dukungan publik, peluang Indonesia untuk menjadi bangsa yang tangguh dan berdaulat semakin terbuka. Stimulus ekonomi 8+4+5 bukan hanya instrumen kebijakan, tetapi juga tonggak penting menuju terwujudnya Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.
)* Penulis adalah kontributor Lembaga Analisis Ekonomi Kerakyatan