TKN Sebut Rizal Ramli Nyinyir Soal Kartu Sakti Jokowi

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – TKN Jokowi-Ma’ruf menyebut kritikan ekonom senior Rizal Ramli terhadap program kartu sakti Presiden Joko Widodo sebagai bentuk sikap nyinyir atas program positif pemerintah.

Sebelumnya, Rizal mengatakan bahwa kartu sakti Jokowi yakni Kartu Sembako Murah, Kartu Pra-Kerja dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah adalah program receh.

“Kalo Rizal Ramli itu memang nyinyir, nggak mau mengakui itu baik. Padahal kartu sakti itu yang dibutuhkan rakyat,” ujar Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding di Jakarta, Senin 25 Februari 2019.

Karding berkata, Rizal boleh-boleh saja mengkritik pemerintahan atau program-program kampanye Jokowi. Namun, sebaiknya kritik tersebut disampaikan secara objektif melihat apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

Lagipula, menurut Karding, program ini adalah hal yang wajar sebagai bentuk lain solusi pemerintah secara praktis memenuhi kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan, Kartu Indonesia Pintar Kuliah diperlukan agar masyarakat bisa menempuh pendidikan tinggi secara mudah, begitu juga dengan Kartu Pra-Kerja untuk menjamin setiap warga mendapat pekerjaan.

“Jadi, apanya yang tidak baik dari kartu-kartu itu?” ujar Karding.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini