TKN: Jangan Ngigau, Harusnya Waketum Gerindra Ngaca Diri

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Kyai Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily angkat bicara terkait komentar Waketum Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengenai tertangkapnya Wasekjen Demokrat Andi Arief karena kasus narkoba.

“Pak Arief Poyuono sedang tidak mengigau kan? Kok Andi Arief yang mengkonsumsi narkoba, Pak Jokowi yang disalahkan. Andi Arief yang bersalah, Pak Jokowi yang disalahkan. Justru dengan ditangkapnya Andi Arief pemerintah Jokowi tak pandang bulu siapapun yang terlibat narkoba harus diadili,” ujar Ace, Senin 4 Maret 2019.

Harusnya, kata dia Pak Arief Puyuono ngaca diri. Bagaimana kubu Prabowo mau memberantas narkoba, jika tim Andalannya yang suka menyerang Pak Jokowi malah digrebek kasus narkoba.

“Kami sangat prihatin atas peristiwa tertangkapnya Andi Arief yang diduga mengkonsumsi narkoba. Kami menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelediki kasus ini secara adil dan obyektif,” katanya.  

Ia mengatakan ini seharusnya dijadikan pembelajaran bagi siapapun agar berani untuk melawan narkoba. “Para elit politik kita harus menunjukan perang terhadap narkoba yang dapat merusak bangsa ini,” katanya.

Sebelumnya, dalam ocehannya Waketum Gerindra Arief Poyuono justru menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Andi Arief cuma jadi korban kegagalan pemerintah Joko Widodo dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia,” katanya.

Menurut Poyuono, peredaran narkoba di era Jokowi semakin banyak. Ia juga meminta Andi Arief untuk segera direhabilitasi. “Peredaran Narkoba sendiri bukannya makin menurun malah makin banyak di era Joko Widodo dan mengancam generasi Indonesia,” katanya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini