Tjahjo Kumolo Sebut Banyak Lembaga yang Harus Dihapus

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengungkap bahwa ada banyak lembaga dan komisi yang dipertimbangkan untuk dihapus.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengan Komisi II DPR RI, Senin 6 Juli 2020. “Ini harus kita clear-kan. Memang banyak untuk pertimbangan yang harus dihapuskan,” kata Tjahjo.

Saat ini, kata dia jumlah lemba ga dan komisi mencapai 96. Untuk membubarkan lembaga itu tidak hanya melalui peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Beberapa lembaga dibentuk melalui undang-undang sehingga perlu melakukan revisi.

“Itu yang PP maupun yang Perpres. Kalau yang UU harus revisi UU,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ancam bubarkan lembaga. Hal itu disampaikan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju saat sidang kabinet 18 Juni lalu.

Jokowi marah dan jengkel dengan kerja para menteri kabinet di saat situasi krisis akibat pandemi Covid-19. Tak hanya reshuffle, Jokowi ancam bubarkan lembaga negara.

“Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara. Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Udah kepikiran ke mana-mana saya,” kata Jokowi dalam video yang diunggah Sekretariat Kabinet, 28 Juni lalu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini