MATA INDONESIA, JAKARTA – Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pesisir dan juga nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan kebijakan penangkapan terukur di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
KKP juga akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi untuk menjamin populasi ikan terus terjaga.
”Perikanan berbasis kuota akan menjadi alat utama kami untuk menjaga lingkungan laut. Dan pada saat yang bersamaan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini akan dimulai pada tahun ini, 2022,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono, melalui Ketua Pelaksana Unit Kerja Menteri Anastasia Rita Tisiana dalam acara dialog Blue Halo-S di Bali, Selasa 1 Marey 2022.
Hadir dalam dialog itu,
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan
- Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia
- Laurene Powell Jobs pendiri Earth Alliance, organisasi yang fokus pada kelestarian lingkungan.
Konsep Blue Halo-S adalah memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.
Melalui kebijakan penangkapan berbasis kuota, KKP membagi wilayah penangkapan dalam enam zonasi dengan kuota. Penawarannya mencapai 5,99 juta ton per tahun. Angka tersebut setengah dari jumlah stok ikan berdasarkan hasil kajian Komnas Kajiskan sebanyak 12,5 juta ton.
Menteri KP Trenggono memastikan, kebijakan penangkapan terukur sejalan dengan prinsip ekonomi biru. Kegiatan ekonomi di dalamnya mengutamakan prinsip keberlanjutan ekosistem. KKP juga akan memperkuat pengelolaan wilayah konservasi untuk menjamin populasi ikan terjaga setiap tahunnya.
Selain enam zona untuk penangkapan berbasis kuota, ada satu zona yang sudah siap sebagai lokasi spawning dan nursery ground yakni WPPNRI 714 yang selama ini menjadi tempat pemijahan ikan-ikan bernilai ekonomi tinggi. Salah satunya tuna. Perairan ini merupakan salah satu wilayah konservasi di Indonesia.
Seiring penerapan kebijakan penangkapan terukur, KKP juga tengah menyiapkan teknologi berbasis satelit yang terintegrasi. Nantinya akan digunakan sebagai sistem utama pengawasan operasi penangkapan ikan. Sistem tersebut akan mengoptimalkan penggunaan Integrated Surveillance System (ISS) yang terhubung dengan kapal pengawasan penangkapan ikan.
