Tingkatkan Efektivitas Pengawasan, BPOM Gelar Forum Manajemen Sampling

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – BPOM melalui Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Kedeputian II), menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi Pusat dan Balai dalam Manajemen Sampling Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik guna mengevaluasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan BPOM.

Forum koordinasi dibuka oleh Plt. Deputi II BPOM, Reri Indriani. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diselenggarakan untuk mengevaluasi tren pengawasan tahun berjalan. Forum tersebut juga membahas perencanaan pengawasan di tahun selanjutnya berdasarkan hasil analisis pola konsumsi dan peredaran produk di tahun ini. Evaluasi tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Reni menuturkan, prioritas sampling harus disusun seoptimal mungkin, sehingga dapat menjaring produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang paling berisiko atau tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. ”Diperlukan adanya pembahasan mengenai metode sampling produk yang efektif, tepat sasaran, dan menggambarkan kondisi di peredaran. Juga terkait dengan perkuatan pengawasan terhadap potensi cemaran dalam produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik,” ujar Reri.

“Kami juga kembali mendorong perlunya dukungan dan komitmen dari unit kerja di BPOM pusat dan seluruh UPT untuk konsisten dalam melakukan pelaporan hasil sampling dan pengujian,” tuturnya.

Melalui forum ini, telah diperoleh beberapa rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kendala sampling pada tahun 2023, serta langkah perbaikannya agar sampling yang dilakukan pada tahun 2024 dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran. Salah satunya terkait dengan proporsi sampling. 

Pembahasan melalui forum kali ini juga ditujukan untuk memastikan sampling yang akan dilaksanakan tahun berikutnya berjalan efektif dan efisien, serta dapat menggambarkan profil keamanan dan mutu produk beredar. Profil ini menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi BPOM dalam melakukan pengawasan obat dan makanan dalam rangka perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat. 

(Direktorat Pengawasan Kosmetik BPOM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini