Tiga Serangkai Penghianat dan Penghancur Afghanistan

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Donald Trump, Joe Biden, dan mantan Presiden Ashraf Ghani adalah sederet nama yang mengkhianati dan menghancurkan bumi Afghanistan, setidaknya itulah penilaian mantan jenderal top Afghanistan. Akibat ulah ketiga sosok tersebut, Afghanistan jatuh ke tangan Taliban.

“Kami dikhianati oleh politik dan presiden,” Sami Sadat, seorang jenderal bintang tiga yang pernah memimpin pasukan khusus Afghanistan, menulis dalam sebuah opini di The New York Times, melansir The Independent, Kamis, 25 Agustus 2021.

“Ini bukan hanya perang Afghanistan; itu adalah perang internasional, dengan banyak militer yang terlibat. Mustahil bagi satu tentara saja, milik kita, untuk mengambil pekerjaan itu dan berperang. Ini adalah kekalahan militer, tetapi itu berasal dari kegagalan politik,” tuturnya.

Jatuhnya Afghanistan dimulai jauh sebelum Taliban menyerbu Kabul dalam beberapa pekan terakhir, menurut sang jenderal. Pertama, tulisnya, ada perjanjian damai antara pemerintahan Trump pada Februari 2020 dengan kelompok garis keras itu.

Sebuah perjanjian yang menurut Sami Sadat menghancurkan Afghanistan karena menetapkan persyaratan untuk penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) tanpa pembagian kekuasaan konkret antara Taliban dan pemerintah Afghanistan.

Menurut Sadat, memberikan tenggat waktu untuk penarikan pasukan AS di Afghanistan, memungkinkan Taliban untuk menunggu dan menghancurkan negara itu begitu mereka pergi.

Selanjutnya, sang jenderal berpendapat bahwa pemerintahan Presiden Biden terus melanjutkan rencana umum pemerintahan Trump, yakni menarik jumlah pasukan serta ribuan kontraktor militer yang penting guna mempertahankan pasokan untuk keuntungan dan teknologi seperti helikopter dan pesawat tak berawak yang memberi tentara Afghanistan lebih.

“Saya sedih melihat Tuan Biden dan pejabat Barat menyalahkan Angkatan Darat Afghanistan karena runtuh tanpa menyebutkan alasan mendasar yang terjadi. Perpecahan politik di Kabul dan Washington mencekik tentara dan membatasi kemampuan kami untuk melakukan pekerjaan kami,” sambungnya.

Presiden Joe Biden menegaskan bahwa AS tidak dapat berjuang untuk mencapai Afghanistan yang stabil. Menurutnya, semakin cepat pasukan AS meninggalkan negara yang terletak di antara wilayah Asia Tengah dan Asia Selatan itu, maka itu semakin baik.

“Pasukan Amerika tidak bisa dan tidak seharusnya berperang dalam perang dan mati dalam perang yang pasukan Afghanistan tidak mau berjuang untuk diri mereka sendiri,” katanya dalam sambutannya pekan lalu.

Tentara Afghanistan telah sangat menderita selama perang di dalam negeri mereka. Sekitar seperlima dari total kekuatan tempurnya, yakni 66.000 orang tewas dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.

Itu akan setara dengan 260.000 tentara AS yang sekarat, mengingat ukuran relatif dari dua kekuatan militer. Akhirnya, komandan tertinggi itu menyalahkan mantan presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan pemerintahnya atas budaya korupsi yang benar-benar menjadi tragedi nasional negaranya.

Ghani bahkan melarikan diri dari Afghanistan ketika Taliban mendekati Kabul. Dalam video yang diposting di jejaring sosial, Ghani mengatakan bahwa kepergiannya diperlukan demi menjaga perdamaian.

“Jika saya tetap tinggal, banyak orang sebangsa saya akan menjadi martir dan Kabul akan menghadapi kehancuran,” kata Ghani.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini