Tersangkut Kasus KDRT, Persija Berikan Sanksi pada Alfath Faathier

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Persija Jakarta memberikan sanksi kepada pemainnya, Alfath Faathier yang diduga terlibat kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Alfath disanksi selama dua bulan.

Alfath sedang tersangkut KDRT seperti yang diungkapkan sang istri, Ratu Rizky Nabila. Tindakan Alfath viral di media sosial dan banyak yang meminta Persija mendepaknya dari tim.

Untuk mendapat keterangan lebih lengkap, Persija memanggil Alfath. Dengan adanya pertemuan bersama Alfath, Manajemen Persija Jakarta kini sudah mengetahui gambaran permasalahan secara utuh.

“Beberapa waktu yang lalu kita sudah memanggil Alfath. Pada pertemuan itu kita berbicara dari hati ke hati dengan yang bersangkutan. Tujuan kita adalah untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya, jangan sampai kita menilai sesuatu hanya berdasarkan pemberitaan di media sosial yang terkadang porsinya tidak berimbang,” kata Presiden Persija, Mohamad Prapanca, Selasa 16 Februari 2021.

Setelah mendapatkan klarifikasi secara utuh dari Alfath Faathier terkait permasalahan pribadinya tersebut dan untuk kebaikan tim, maka Manajemen Persija Jakarta memutuskan untuk membebastugaskan Alfath Fathier, dari segala kegiatan yang bersangkut paut dengan Persija Jakarta, selama dua bulan.

“Setelah mendengar klarifikasi dari Alfath, demi kebaikan tim dan juga yang bersangkutan, Manajemen Persija Jakarta memutuskan untuk membebastugaskan Alfath dari seluruh kegiatan tim selama 2 bulan. Keputusan ini juga dibuat untuk memberikan waktu kepada Alfath agar dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan pribadinya,” ujar Prapanca.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Disiplin Operasional Demi Integritas MBG

Oleh : Rivka Mayangsari*) Komitmen negara dalam membangun generasi sehat dan unggul tidak hanya diwujudkan melaluikebijakan besar, tetapi juga melalui disiplin operasional di lapangan. Inilah yang kini ditegaskan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatanpengawasan dan penegakan aturan menjadi langkah nyata untuk memastikan setiap proses berjalan sesuaistandar, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anak-anak Indonesia sebagai penerima manfaatutama. Salah satu fokus utama BGN adalah penegakan disiplin penggunaan mobil operasional Satuan PelayananPemenuhan Gizi (SPPG). Kendaraan tersebut secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti berbelanja atau urusan lain di luar distribusi MBG. Mobil operasional merupakan bagian vital darirantai distribusi makanan bergizi. Penyimpangan sekecil apa pun berpotensi mengganggu efektivitas dan kredibilitas program. Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, dalam Rapat Koordinasi bersama Kepala SPPG, PengawasKeuangan, dan Pengawas Gizi se-Solo Raya, menegaskan pentingnya penggunaan kendaraan sesuaiperuntukannya. Ketegasan BGN bukan sekadar imbauan administratif. Nanik yang juga membidangiKomunikasi Publik dan Investigasi menegaskan sanksi tegas bagi Kepala SPPG yang terbukti melanggaraturan. Ancaman sanksi ini mencerminkan keseriusan BGN dalam menjaga marwah program strategisnasional. MBG bukan sekadar distribusi makanan, melainkan investasi negara terhadap kualitas sumberdaya manusia. Karena itu, integritas pelaksanaannya tidak boleh ditawar. BGN juga menekankan pentingnya independensi Kepala SPPG. Mereka diminta menolak tegas jika adamitra atau pemasok yang mencoba memanfaatkan kendaraan operasional untuk kepentingan di luardistribusi MBG. BGN menegaskan bahwa pemasok wajib menyediakan kendaraan sendiri untukmengangkut bahan pangan ke dapur SPPG. Ketegasan ini bertujuan menghindari konflik kepentingan dan memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam rantai logistik. Dengan menjaga independensi, Kepala SPPG dapat fokus pada misi utama: memastikan makanan bergizisampai tepat waktu dan dalam kondisi aman kepada anak-anak penerima manfaat. Disiplin operasionalbukan sekadar soal aturan teknis, tetapi bagian dari etika pelayanan publik yang mengutamakankepentingan masyarakat. Selain kendaraan operasional, BGN memberi perhatian besar pada pengawasan bahan baku pangan. Proses penerimaan bahan baku di dapur SPPG dinilai sebagai titik krusial dalam menjaga keamananpangan. Pengawas Gizi, Pengawas Keuangan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini