Ternyata FPI Belum Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Izin

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA -Sampai saat ini, ternyata Front Pembela Islam (FPI) masih belum melengkapi seluruh syarat perpanjangan izin ormas. Bahkan, ada 10 syarat lagi yang belum dipenuhi oleh organisasi Rizieq Shihab tersebut.

Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang berkata, ada 20 syarat yang seharusnya dilengkapi jika ingin memperpanjang izin ormas, namun FPI baru menyelesaikan 10 saja.

“Ya kami harus nunggu dulu. Menunggu persyaratannya lengkap,” kata Mendagri di Bogor, Senin 8 Juli 2019.

Tjahjo memaparkan, syarat yang belum lengkap itu seperti AD/ART dan susunan kepengurusan yang belum ditandatangani. Wajar menurut Tjahjo, dirinya belum bisa menandatangani izin FPI, karena tak ingin melanggar aturan.

Selain itu, Mendagri menepis isu miring bahwa pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap FPI. Tjahjo menegaskan, dirinya memperlakukan seluruh ormas secara sama jika ingin mengajukan perpanjangan izin.

“Enggak ada. Semua ada evaluasi, ada track recordnya,” ujar Tjahjo.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini