Tekan Penyebaran Virus Corona, TNI-Polri Bakal Gelar Operasi Yustisi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Erick Thohir menyatakan, pemerintah bersama TNI-Polri bakal menggelar operasi yustisi protokol kesehatan untuk menekan angka penyebaran virus Covid-19.

Menurutnya, alasan dilakukan operasi ini dilakukan karena sosialisasi penerapan protokol Covid-19 saja tidak cukup.

Dia mengatakan, perlu ada pendisiplinan yang lebih ketat agar protokol ini bisa berjalan dengan baik. Meski demikian, operasi yustisi ini tidak bertujuan menimbulkan kesan pemaksaan kepada masyarakat.

“Kita tidak mau ada kesan seakan-akan represif, apalagi ada Inpres (yang mengatur soal operasi yustisi), tapi ini tidak lain kita mau sosialisasikan. Peningkatan disiplin masyarakat harus terjadi,” ujar Erick dalam Dies Natalis 63 Tahun Universitas Padjajaran secara virtual, Jumat 11 September 2020.

Erick melanjutkan, pemerintah tidak mendahulukan ekonomi di tengah pandemi. Hal itu terlihat dari program prioritas Komite PCPEN, Indonesia Sehat, yang memastikan rakyat aman dari Covid-19 dan mengutamakan reformasi layanan kesehatan.

Untuk mendukung Indonesia Sehat, maka kedisplinan memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak di masyarakat harus terlaksana dengan baik. “Hal ini tidak mudah. Kita harus bersama-sama sukseskan program sosialisasi dan pendisipilinan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini