Tegas! Menpan RB akan Proses Hukum PNS Terlibat Terorisme di Aceh

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa pegawai negeri sipil (PNS) di Langsa, Aceh yang ditangkap Densus 88 akan diproses. Namun hingga kini, Tjahjo belum mengetahui detail posisi ASN itu.

“Belum tahu detail posisi siapa ASN-nya,” kata Tjahjo, Sabtu 23 Januari 2021.

Setelah data diterima maka akan diproses melalui Badan Pertimbangan  Kepegawaian (BAPEK) maka bisa ditentukan sanksinya seperti pemecatan atau lainnya.

Sebelumnya Densus 88 Antiteror Polri telah menangkap dua terduga teroris di Langsa, Aceh. Satu orang diantaranya diduga berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

“Satu orang atas nama SB alias AF merupakan pegawai negeri sipil,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy.

Winardy menegaskan bahwa tim Densus 88 memiliki waktu hingga 14 hari ke depan untuk mendalami keterlibatan keduanya dalam jaringan teroris.

“Kita masih menunggu update hasil pemeriksaannya dari pihak Densus 88 Antiteror,” kata Winardy.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini