Tegakkan Hukum Bila Munarman Terbukti Baiat ISIS

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dosen FISIP dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Sri Yunanto minta aparat segera menegakkan hukum bila eks Sekretaris Umum FPI Munarman terbukti berbaiat kepada ISIS. Tindakan tegas harus dilakukan bila ada bukti jelas.

“Hukum itu harus ada bukti, bedakan dengan opini. Aparat polisi bermain dengan bukti, kalau ada bukti ya oke,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia News, Rabu 3 Maret 2021.

Ia juga menilai agar kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan Munarman yang berbaiat pada kelompok teroris ISIS. Apabila ada kaitannya dengan terorisme, bisa dijerat dengan Perpres Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Sri Yunanto juga menekankan permasalahan dugaan pembaiatan Munarman terhadap ISIS dibuktikan di pengadilan. Hal ini supaya tidak terjadi pro dan kontra, mengingat Munarman dan Front Pembela Islam (FPI) Sulawesi Selatan membantah mengadakan acara pembaiatan ISIS.

Bantahan itu tidak perlu ditanggapi, menurut Sri Yunanto, karena harus diserahkan kepada pengadilan untuk membuktikannya.

Hingga saat ini kepolisian masih mendalami dugaan keterlibatan mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dalam kegiatan baiat terhadap ISIS.

Sinyal akan dilakukannya pemeriksaan ini tidak lepas dari video viral pengakuan salah satu terduga teroris jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ditanggap di Makassar, Sulawesi Selatan.

Rekaman video berdurasi satu menit itu berisi pengakuan salah satu terduga teroris JAD yang juga simpatisan FPI Kota Makassar, Ahmad Aulia. Ia menyatakan bahwa Munarman hadir saat kegiatan baiat massal kepada ISIS.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini