MATA INDONESIA, JAKARTA – Kesenjangan digital merupakan salah satu disrupsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang masyarakat global.
Karena itu, isu tersebut menjadi prioritas agenda dalam Kelompok Kerja Ekonomi Digital dalam Presidensi G20 Indonesia 2022.
Kelompok Kerja Ekonomi Digital ini oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Agendanya prioritas dalam G20. Yakni,
- Aktivitas dan pemulihan pasca-Covid-19
- Literasi dan keterampilan digital
- Aliran data lintas negara yang tepercaya (cross border data flow and data free flow with trust).
Sekretaris Jenderal Kominfo yang juga Chair DEWG G20, Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa kesenjangan digital global akan terus melebar di hantam gelombang disrupsi teknologi. Jika tidak segera mengatasinya. Tiga isu tersebut bertalian dengan realitas kesenjangan digital yang terjadi.
“Kesenjangan itu, yang akan kita address karena bila pemerintah melalui Kominfo dan Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar,” ujar Sekjen Kementerian Kominfo, saat menghadiri Sofa-Talk Series DEWG G20 bertajuk Konektivitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi Covid-19 yang digelar Kementerian Kominfo secara virtual pada Jumat 11 Februari 2022.
Mira Tayyiba menerangkan, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan penyediaan infrastruktur digital, melainkan juga layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak serta memastikan keamanan ruang digital.
Selama pandemi, kalangan anak-anak menjadi kelompok yang paling banyak memakai teknologi digital untuk kegiatan belajar dan bermain. Problemnya, kelompok usia sekolah itu aman rentan terpapar konten yang tidak layak bagi mereka. Kelompok rentan lainnya adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kendati sudah banyak UMKM tumbuh dan berkembang di era pandemi karena memanfaatkan platform digital, ada sebagian UMKM masih memakai model bisnis konvensional. ”Sekarang sudah banyak perusahaan berbasis digital misalnya over-the-top, bagaimana kita menciptakan fair playing field (zona bermain yang adil) antara pemain konvensional dengan pemain berbasis digital,” ujarnya.
Kepala Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjadjaran Bandung Arfin Sudirman menambahkan, kesenjangan digital telah menjadi fenomena di seluruh dunia. Oleh karena itu, harus ada upaya bersama negara-negara ekonomi besar dunia untuk mengatasinya. Forum G20 merupakan momentum strategis untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut.
Menyikapi isu gap digital, Afrin mengusulkan agar pemerintah membuat konsep tanggung jawab digital (digital responsibility) supaya tidak ada kelompok yang tertinggal (nobody left behind) dalam berbagai aspek, termasuk umur dan gender.
“Kita melihat bahwa ada disparitas atau kesenjangan tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget, tetapi gender dan umur berpengaruh. Indonesia membawa ke forum G20 agar tidak ada masyarakat yang tertinggal literasi digitalnya,” katanya.
Pemerintah Indonesia akan memperjuangkan penggunaan internet positif dan produktif di forum Presidensi G20 Indonesia 2022.
Juru Bicara Kementerian Kominfo yang juga Co-Chair DEWG G20, Dedy Permadi, menjelaskan bahwa perjuangan itu, merupakan upaya mengantisipasi dampak negatif disrupsi digital. Terhadap golongan rentan, khususnya anak-anak.
Kominfo dalam beberapa tahun terakhir sudah gencar mendorong melek (literasi) digital. Khususnya bagi pengembangan ruang digital yang positif dan produktif.
