Tarif Tol Jakarta-Bandung Naik, Gubernur Jabar Protes

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan protes terhadap PT Jasa Marga (Persero) terkait kenaikan  menaikkan tarif pengguna Jalan Tol Cipularang dan Padaleunyi untuk Golongan I, II, dan IV.

Menurutnya keputusan perseroan menaikkan tarif tol di situasi ekonomi sulit saat pandemi ini sangatlah tidak bijak.

“Ekonomi yang potensi resesi ini hanya akan diperparah oleh kebijakan korporasi ini. Karena subsektor ekonomi turunannya akan ikut naik,” ujar Ridwan melalui akun Instagram pribadinya, Sabtu, 5 September 2020.

Ridwan lantas meminta Jasa Marga meninjau ulang kebijakan penyesuaian tarif sampai perekonomian kembali stabil. “Karena itu bagian dari bela negara Anda,” katanya.

Diketahui, Jasa Marga menaikkan tarif untuk Golongan I, II, dan IV mulai Sabtu, 5 September 2020. Golongan I merujuk pada kendaraan sedan, jip, pick up atau truk kecil, dan bus. Sedangkan Golongan II adalah truk dua gandar dan Golongan IV adalah truk empat gandar.

Kenaikan tarif berbasis pada besaran jarak terjauh. Selain kenaikan, Jasa Marga juga memberlakukan penurunan tarif untuk Golongan III dan V.

Penyesuaian tarif ini sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1128/KPTS/M/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 1116/KPTS/M/2020 tanggal 26 juni 2020 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

Setelah diprotes Ridwan Kamil, Jasa Marga langsung memberlakukan diskon tarif Jalan Tol Cipularang-Padaleunyi khusus untuk Golongan I. “Dengan diskon ini, pengguna jalan Golongan I membayar tarif sesuai dengan jumlah semula sebelum tarif disesuaikan (tarif awal),” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru dalam keterangannya, Sabtu, 5 September.

Potongan harga perjalanan berlaku mulai mulai Minggu, 6 September 2020, pukul 00.00 WIB. Saat ini, perseroan tengah melakukan penyesuaian dalam sistem pembayaran. Sementara itu, tarif untuk pengguna jalan dengan Golongan II-V tetap berlaku normal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini