Targetkan Pemulihan, Ekonomi Daerah Terus Didorong

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan supaya ekonomi negara tumbuh 4,5-5,3 persen tahun 2021, pemerintah terus mendorong pemulihan ekonomi daerah. Hal ini penting sebagai pondasi untuk pemulihan ekonomi nasional.

“Ekonomi daerah merupakan motor utama pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung pemulihan ekonomi daerah, sehingga Indonesia tumbuh dikisaran 4,5 hingga 5,3 persen di tahun 2021,” kata Airlangga, Kamis 4 Maret 2021.

Wilayah Jawa dan Sumatera sejauh ini masih menjadi kontributor utama ekonomi nasional meski masih mengalami kontraksi masing-masing sebesar -2,6 persen (Jawa) dan -2,21 persen (Sumatera).

Perbaikan ekonomi di Jawa didorong oleh aktivitas ekonomi. Perekonomian di Sumatera dan Kalimantan didorong oleh perbaikan dari hasil komoditas sawit maupun karet.

Maka untuk mengoptimalkan potensi masing-masing daerah, pemerintah terus mendorong BUMD sebagai penyedia manfaat bagi masyarakat. Dukungan yang diberikan ini karena program daerah melibatkan BUMD telah berjalan dengan baik.

“Tentu keberlanjutannya menjadi penting. Untuk itu pemerintah mendorong skema kerjasama daerah dengan BUMD, menjadi salah satu program prioritas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, serta Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang BUMD,” kata Airlangga.

Sementara Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad menilai pertumbuhan BUMD memiliki tren yang menarik.

“BUMD pada tahun 2019 tercatat seluruhnya mencapai 1.097 BUMD. Sekarang sudah hampir 1.200 BUMD. Artinya pemerintah daerah menyadari instrument terbaik dalam mengembangkan ekonomi daerah,” kata Fadel.

 

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini