Tangkal Hoaks di Pilkada Serentak 2020, KPU Gandeng BIN dan BSSN

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah menyusun strategi menyongsong pemilu 2020 nant untuk menghadapi serangan hoax yang selama ini meresahkan.

Dijelaskan Ketua KPU Arief Budiman, ia mengatakan bahwa serangan hoax dan ujaran kebencian meningkat pesat pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya.

“Serangan itu tidak hanya ke institusi KPU, tapi juga ke anggota KPU,” ujar Arief di Jakarta Pusat, Rabu 21 Agustus 2019.

Maka untuk pemilu 2020, kata Arief, dalam upaya penangkalan hoax pihaknya akan membentuk gugus tim atau kelompok kerja antar kelembagaan pemerintah.

Usul tersebut telah dibicarakan dalam focus group discussion (FGD) bersama beberapa lembaga pemerintah seperti BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Intelijen Negara (BIN) dan pegiat pemilu lainnya.

“Kita sudah melakukan FGD untuk mengantisipasi apa kelemahan, kekurangan, catatan-catatan penting yang terjadi pada pilkada maupun pemilu kemarin. Yang banyak diperbincangkan adalah persebaran hoax, kita diskusikan kenapa itu terjadi, bagaimana mengatasinya, lalu apa yang dipersiapkan agar yang demikian (hoax) tidak terjadi lagi,” kata Arief.

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini