Taliban Janjikan Pemerintahan Islam yang Terbuka dan Inklusif

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) selama dua dekade terakhir runtuh setelah kelompok Taliban merebut banyak wilayah, seiring dengan ditariknya pasukan AS dan NATO dari negara itu.

Puncaknya, para milisi Taliban sukses menduduki istana presiden pada Minggu (16/8) petang waktu setempat. Sementara Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan dan dilaporkan terbang ke Tajikistan.

Ribuan warga Afghanistan pun memadati landasan bandara Kabul dalam upaya putus asa untuk keluar dari negara itu setelah kelompok militan Taliban merebut kekuasaan. Pasukan AS di bandara terpaksa melepaskan tembakan ke udara untuk menenangkan keadaan.

Rekaman yang dirilis di media sosial oleh wartawan di tempat kejadian mengungkapkan adegan keputusasaan ketika orang-orang berdesak-desakan dengan harapan memiliki kehidupan baru di luar negeri, melansir Euro News, Senin, 16 Agustus 2021.

Seorang juru bicara dan negosiator Taliban mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa kelompok militan itu mengadakan pembicaraan yang bertujuan untuk membentuk pemerintahan Islam yang terbuka dan inklusif di Afghanistan.

Sebelumnya, seorang pejabat Taliban mengatakan kelompok itu akan mengumumkan pemerintahan baru dari istana presiden. Akan tetapi, rencana itu tampaknya tertunda.

Taliban berusaha untuk memproyeksikan ketenangan pada hari Senin dengan menyebarkan video di akun media sosial resminya tentang para pejuang yang dikerahkan di seluruh Kabul.

Pos-pos itu mengatakan para pejuang dikerahkan untuk memberikan keamanan kepada penduduk Kabul. Juru bicara Suhail Shaheen juga menekankan bahwa milisi Taliban telah diinstruksikan untuk tidak memasuki rumah siapa pun tanpa izin.

Sebagai informasi, Taliban memerintah Afghanistan sejak 1996 hingga 2001 dengan bentuk hukum Islam yang keras. Di mana sebagian besar perempuan dikurung di rumah mereka dan terdakwa penjahat menghadapi amputasi atau eksekusi di depan umum.

“Saya juga sangat terganggu dengan indikasi awal bahwa Taliban memberlakukan pembatasan ketat terhadap hak asasi manusia di wilayah yang mereka kuasai, terutama yang menargetkan perempuan dan jurnalis. Sangat mengerikan dan memilukan melihat laporan tentang hak-hak gadis Afghanistan yang diperoleh dengan susah payah. dan perempuan direnggut dari mereka,” tutur Sekjen PBB, Antonio Guterres.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Pastikan Operasi Pengamanan Jelang Tahun Baru 2025 Berjalan Lancar

JAKARTA - Menjelang perayaan Tahun Baru 2025, pemerintah bersama aparat terkait telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan keamanan dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini