Taliban Berkuasa, Janda dan Gadis Muda Kembali Disandera

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Kepergian pasukan militer Amerika Serikat (AS) dari tanah Afghanistan membuat perempuan di sana khawatir. Sebab dengan begitu, kelompok Taliban akan kembali menguasai Afghanistan dengan cepat.

Sebuah pertanyaan kritis menggantung atas nasib perempuan Afghanistan, akan kebebasan dan hak yang diperoleh dengan susah payah. Setelah bertahun-tahun disubordinasi, perempuan Afghanistan datang untuk menikmati kebebasan yang belum pernah pernah mereka rasakan.

Tahun 2001, di mana pasukan AS menggulingkan rezim Taliban –yang telah memberlakukan pembatasan keras terhadap kebebasan sipil, termasuk melarang para perempuan mengenyam pendidikan dan bekerja di luar rumah.

Tanpa adanya Taliban, kaum perempuan di Afghanistan menduduki posisi kunci di berbagai lembaga negara, menjabat sebagai anggota parlemen, menteri, duta besar, bahkan mencalonkan diri sebagai presiden. Partai-partai yang memerintah juga tidak menentang prinsip-prinsip dasar demokrasi seperti kesetaraan gender dan kebebasan berekspresi.

Untuk itu, kepergian pasukan asing menjadi sumber kecemasan dan ketegangan yang cukup besar bagi kelas menengah dan perempuan berpendidikan di daerah perkotaan Afghanistan – yang takut bahwa kembalinya kekuasaan oleh Taliban akan merampas kebebasan yang saat ini mereka nikmati.

“Semua orang sekarang takut. Kami semua khawatir tentang apa yang akan terjadi,” kata Nargis, manajer toko pakaian Aryana yang baru dibuka di Kabul, mengatakan kepada Arab News, Senin, 2 Agustus 2021.

“Orang-orang telah menyaksikan satu era gelap Taliban. Jika mereka datang lagi, tentu mereka tidak akan mengizinkan perempuan bekerja, dan saya tidak akan berada di tempat saya hari ini,” sambungnya.

Nargis memiliki gelar dalam jurnalisme, tetapi karena lonjakan serangan yang ditargetkan pada pekerja media dalam beberapa tahun terakhir, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko.

Seperti dalam masyarakat yang dilanda perang, perempuan menderita secara tidak proporsional di Afghanistan. Beberapa jurnalis perempuan, aktivis hak-hak perempuan, dan perempuan yang bertugas di pasukan keamanan Afghanistan telah dibunuh, baik oleh tersangka militan atau oleh kerabat dalam apa yang disebut pembunuhan demi kehormatan.

Taliban telah memerintahkan perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa anggota keluarga laki-laki, mengenakan burqa, dan melarang laki-laki mencukur janggut mereka – mengingatkan pada kebijakan kelompok itu ketika memerintah Afghanistan sejak 1996 hingga 2001.

“Anda lihat di daerah-daerah yang dikendalikan Taliban, mereka memberlakukan pernikahan paksa, perbudakan seksual, dan pernikahan anak meningkat,” Shukria Barakzai, seorang aktivis hak-hak perempuan terkemuka yang menjabat sebagai duta besar Afghanistan untuk Norwegia.

“Mereka menyandera janda-janda muda dan gadis-gadis muda. Ini bertentangan dengan budaya Afghanistan, agama, dan semua aturan perang. Kejahatan perang sedang terjadi sekarang terhadap orang-orang Afghanistan dan terutama terhadap perempuan dari masyarakat ini,” tuturnya.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini