MINEWS, JAKARTA-Pemprov DKI Jakarta berencana membeli perangkat lunak dan antivirus dengan anggaran sebesar Rp 12 miliar. Anggaran tersebut tertuang dalam Kebijakan Umum Anggara-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020.
Hal itu mendapat sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKIÂ Jakarta. Pasalnya, dalam APBD 2019, anggaran untuk pengadaan ini hanya Rp 200 juta.
Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengatakan sebenarnya dari 2016-2018 dianggarkan cuma Rp 100-200 juta itu untuk biaya sewa. Namun, sekarang mau beli sekitar Rp 12 miliar.
“Rp 12 miliar itu buat apa saja, kenapa harus beli daripada sewa. Harus dipertanggungjawabkan. Karena kan kita mau menyelamatkan uang rakyat yang selama ini dianggap pemborosan,” katanya.
William mengatakan secara logika pembengkakan anggaran yang mencapai 60 persen ini tak masuk akal. Namun pihaknya harus memastikan lebih lanjut kenapa ada pembengkakan anggaran.
“Itu kan dinas, SKPD-nya pusat teknologi buat kependudukan. Kita harus memastikan dulu ke mereka, buat apa ini Rp 12 miliar? Apakah antivirus doang atau buat yang lain. Karena kalau saya sisir cepat saja enggak masuk akal sih,” katanya.
Sebelumnya, William juga menyorot kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari Rp 18,99 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Anggaran tersebut dinilai terlalu besar sementara hasil kerja TGUPP dinilai tak ada.
 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020.){kind=link}